Ekonomi & Bisnis

Kemenko Perekonomian Dukung Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Mikro Melalui Program SERUNI

Ekonomi & Bisnis

14 Juli 2021 15:53 WIB

Pemerintah meluncurkan program SERUNI bantu pengusaha UMKM khususnya kaum perempuan dan penyandang disabilitas untuk berkembang. (Foto: pixabay)

JAKARTA, solotrust.com - Melalui Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020, pemerintah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan inklusif.

Presiden RI Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga menekankan agar perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan digital bagi seluruh masyarakat termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, Usaha Mikro Kecil (UMK), perempuan, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas.



Untuk mendukung peningkatan indeks inklusi keuangan perempuan, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian, Airlangga Hartarto yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, meluncurkan Program Strengthening Women Micro-entrepreneurs to Digital Security and Financial Inclusion (SERUNI) secara virtual, Selasa (13/7).

"Peningkatan indeks inklusi keuangan di kalangan perempuan tak lepas dari beberapa program pemberdayaan yang terus dilakukan dalam mendukung akses perempuan ke layanan keuangan formal," ungkap Iskandar dalam sambutannya.

Program SERUNI bertujuan untuk memberdayakan ekonomi dengan mendorong peningkatan kesejahteraan dan literasi keuangan dan digital bagi para perempuan pelaku usaha mikro serta kelompok disabilitas. Program ini merupakan hasil kerjasama Sekretariat DNKI, Kedutaan Besar Inggris, dan Mercy Corps Indonesia.

“Program ini menjangkau 500 pelaku usaha mikro perempuan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, Garut, Cirebon, Lampung Tengah, dan Lombok Tengah,” terang Iskandar yang juga sebagai Sekretaris DNKI.

Target program SERUNI mencakup akses keuangan dan pendapatan. Dari sisi akses keuangan, rencananya program ini akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi 500 peserta untuk menambah literasi keuangan dan mengadakan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap keamanan data pribadi.

Sedangkan dari sisi pendapatan, peserta akan diarahkan untuk membangun kebiasaan menabung baik mingguan maupun bulanan, membekali peserta dengan pelatihan manajemen bisnis profesional agar pendapatan usaha dapat dikelola dengan baik dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Iskandar berharap, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan pelaku usaha mikro yang sejalan dengan upaya DNKI untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024. (azizah)

(zend)