JAKARTA, solotrust.com - Cakupan vaksinasi di Indonesia telah melampaui target ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kendati begitu, kabar baik ini tak menghentikan langkah dan upaya pemerintah untuk terus menggenjot vaksinasi demi memberikan perlindungan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Target WHO, setiap negara diharapkan dapat memvaksinasi setidaknya sepuluh persen dari populasinya pada akhir September 2021. Target vaksinasi ini meningkat menjadi masing-masing 40 persen populasi dan 70 persen populasi pada akhir 2021 dan pertengahan 2022.

“Dengan demikian, Indonesia telah melampaui atau telah lebih cepat mencapai target WHO untuk memberikan vaksinasi lengkap setidaknya 40 persen populasi pada akhir 2021,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, Selasa (16/11/2021).

Menkominfo menerangkan, berdasarkan data hingga Minggu (14/11/2021) pukul 18.00 WIB, tercatat dari 208,2 juta sasaran vaksinasi di Tanah Air, sekira 215,6 juta dosis vaksin telah diberikan kepada 130,3 juta orang (62,5 persen dari sasaran) untuk dosis pertama

Sementara itu, lebih dari 84,1 juta di antaranya (40,4 persen) sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Adapun vaksinasi ketiga/booster bagi tenaga kesehatan sudah diberikan sebanyak 1,19 juta (81 persen).

Kendati begitu, capaian ini tak membuat pemerintah berpuas diri dan memperlambat laju vaksinasi di Indonesia. Menkominfo menegaskan pemerintah terus menggenjot realisasi vaksinasi di Indonesia guna mencapai target 78 persen cakupan vaksinasi untuk dosis pertama dan 60 persen untuk dosis kedua pada akhir tahun ini.

“Target WHO yang sudah terlampaui tidak boleh membuat vaksinasi melambat di Indonesia. Dengan target 1,6 juta sampai 2 juta suntikan per hari, pemerintah optimistis target vaksin dosis pertama maupun dosis kedua pada akhir tahun ini dapat segera tercapai.

Johnny Plate meminta pemerintah daerah untuk mendorong upaya itu dengan mempercepat vaksinasi di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi vaksin yang tidak termanfaatkan karena kedaluwarsa.

“Jika belum sanggup menghabiskan vaksin tersebut, pemerintah daerah dapat mengalihkan stok yang ada ke provinsi lain atau kepada TNI/Polri," tukas Johnny Plate. (elv)

(and_)