SOLO, solotrust.com - Pemerintah berkomitmen terus mendorong sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi seluruh industri furnitur di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika pada pameran furnitur bertema "Sustainable Furniture: the Industry is becoming Greener", ditujukan pada para delegasi Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20 di Kota Solo.

"Sumber kayu yang berkelanjutan telah menjadi perhatian utama produsen mebel kayu Indonesia. Meningkatnya kesadaran pembeli internasional akan isu lingkungan mendorong produsen Indonesia untuk hanya menggunakan kayu legal yang dipanen dari sumber berkelanjutan," terang Putu Juli Ardika, Kamis (31/03/2022).

SVLK merupakan sistem sertifikasi legalitas dan keberlanjutan wajib, dibangun di atas konsensus multistakeholder nasional.

"Skema ini relatif sama dengan sertifikasi legalitas kayu internasional lainnya seperti FSC dan PEFC yang telah banyak digunakan oleh produsen," jelas Putu Juli Ardika.

Dalam ajang pertemuan TIIWG G20 di Solo, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Agro bekerja sama dengan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jawa Tengah memamerkan produk-produk industri furnitur unggulan yang sudah memenuhi sertifikasi SVLK.

Produk-produk dari anggota HIMKI Solo Raya, HIMKI Semarang Raya, HIMKI Jepara Raya, dan HIMKI DIY dinilai memenuhi aspek SVLK, sehingga berkesempatan menampilkan inovasi desain dan teknologi yang memiliki ciri khas masing-masing.

"Apalagi, 45 persen industri furnitur Indonesia berlokasi di Jawa Tengah yang diwakili oleh Solo Raya, Jepara Raya, Semarang, dan Yogyakarta yang mempunyai ciri khas sendiri. Produk mereka telah mempu berdaya saing hingga menembus pasar ekspor," beber Putu Juli Ardika. (rum)

(and_)