SOLO, solotrust.com - Proyek jalur elevated atau rel layang ganda di Simpang Joglo, Mojosongo, Solo masih dalam pembangunan. Kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersiap dengan proyek pendamping, underpass di bawah rel layang yang telah diwacanakan beberapa waktu lalu bersamaan dengan rencana proyek rel layang.

Proyek ini sebagai penunjang aksesibilitas simpang jalan di bagian bawah, single elevated railway.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DIY, Wida Nurfaida menyebut pemerintah pusat mulai menyiapkan skema pelaksanaan pembangunan underpass Joglo. Dalam hal ini anggaran sebesar Rp400 miliar disiapkan guna tahap pembebasan lahan.

“Pembebasan lahan diperkirakan membutuhkan anggaran sedikitnya Rp400 miliar,” kata Wida Nurfaida, usai rapat koordinasi di Balai Kota Solo, Rabu (10/08/2022).

Pembangunan underpass ini dibutuhkan sebagai bagian dari konstruksi rel layang atau elevated railway yang kini sedang dikerjakan di Simpang Joglo.

Pihaknya menyebut, saat ini konsultan independen sedang merekapitulasi lahan-lahan terdampak proyek. Pendataan ini diharapkan rampung pada akhir Agustus 2022.

“Adapun yang terdampak pembebasan lahan seperti umumnya, ada tanah, bangunan dan tanaman yang akan dikompensasi (ganti rugi-red),” kata Wida Nurfaida.

Anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan underpass Joglo yang digarap Kementerian PUPR ini jauh di atas prediksi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur fisik underpass  diperkirakan butuh Rp250 miliar.

Hal itu lantaran area yang harus dibebaskan berada di kawasan premium karena berada di sekitar jalan nasional, mulai dari Jalan Ki Mangun Sarkoro menuju Jalan Sumpah Pemuda.

“Ini perlu dicarikan solusi bersama karena keterbatasan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pembebasan lahan,” lanjutnya.

Sementara proyek underpass akan dimulai pada 2023 mendatang setelah pembebasan lahan dan penghapusan aset rampung tahun ini. Bila sesuai dengan skema waktu, proyek ditagetkan rampung pada akhir 2024.

“Saat ini pembangunan underpass ini belum masuk proyek strategis nasional (PSN),” ungkap Wida Nurfaida.

Kini Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan BBPJN bermaksud melayangkan nota kesepahaman (MoU) bersama pemerintah Kota (Pemkot) Solo guna melancarkan tahap pembebasan lahan dan diusulkan sebagai PSN.

“Kalau masuk PSN kan jadi prioritas semua. Kami berharap pekerjaan underpass bisa pararel dengan elevated railway. Harapan kami ada MoU yang bisa jadi dasar untuk mengajukan PSN,” terang Wida Nurfaida.

Di lain sisi, kini pembangunan rel layang telah melalui tahap pertama, yakni pengerjaan detour track kereta api. Dilanjutkan pembangunan tahap kedua berupa struktur jembatan. (riz)

(and_)