SOLO, solotrust.com - Ribuan massa kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan aksi demontrasi dengan menyerbu jantung Kota Solo di Bundaran Gladak, Jumat (9/9) sore. Peserta aksi itu datang dari berbagai daerah, terutama Soloraya.
Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan dan aspirasi yakni, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi; menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Mendesak pemerintah agar subsidi BBM tetap diterapkan dengan menurunkan kembali harga BBM bersubsidi; serta menilai kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi hanya menjadi solusi yang bersifat sementara.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) Quatly Abdul Kadir Al Katiri menilai kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan membawa dampak perekononomian, terutama akan terjadi kenaikan harga-harga sejumlah komoditas dan kebutuhan pokok.
"Bagian dari itu semua unsur BBM yang dinaikan pemerintah dan ini menyengsarakan, ini pembawa dampak kepada komiditi keseharian masyarakat, harga-harga kebutuhan pokok. Ini yang menjadi tuntutan kami mengajak semua masyarakat menolak atau menurunkan harga BBM yang dinaikan pemerintah," ujarnya usai aksi di Bundaran Gladak, Solo, Jumat (9/9) sore.
Kenaikan harga-harga imbas BBM naik itu, sebut Quatly, juga akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Efek lain, katanya, dikhawatirkan akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan.
"Kelamaan daya beli masyarakat semakin menurun, kalau daya beli menurun kemiskinan dan pengangguran akan bertambah, oleh karena itu kita menuntut kepada pemerintah untuk menurunkan BBM yang sudah dinaikan segera diturunkan agar masyarakat tidak sengsara, karena ini dampak luar biasa," terangnya.
PKS juga meminta pemerintah menghentikan sejumlah proyek yang saat ini dibangun, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk dihentikan dan anggarannya dialihkan bagi kebutuhan lain.
"Yang lebih prioritas adalah kesejahteraan masyarakat, ini yang harus dilakukan pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi sudah tertuang di alenia ke-4 UUD 1945, dan ini kewajiban pemerintah mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa," paparnya.
Quatly mendesak pemerintah segera mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini juga menuntut hal yang sama.
"Mohon bagi kami pemerintah supaya memperhatikan aspirasi masyarakat ini supaya tidak terjadi gejolak," tuturnya.
Pihaknya mengaku siap kembali melakukan aksi hingga pemerintah memenuhi aspirasi dan tuntutan.
"Aksi kalau perlu kita lakukan lagi akan kita lakukan, agar dengan harapan pemerintah segera menurunkan harga BBM," tukasnya. (dks)
(zend)
