JAKARTA, solotrust.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah dirinya terkait dengan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dikenal e-KTP. Dia pun menyatakan siap dikonfrontasi dengan siapa saja.
Melansir laman resmi Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id), Jumat (23/03/2018), menurut Pramono Anung, pada periode 2009-2014 dirinya menjadi wakil ketua DPR yang mengoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII. Dia sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II, termasuk Badan Anggaran.
“Kalau ada orang yang memberi, itu logikanya itu kan berkaitan dengan kewenangan, jabatan, kedudukan. Dalam hal ini saya tidak pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP, termasuk semua pejabat yang diperiksa dan ada di persidangan, tidak ada satu pun yang pernah berbicara e-KTP dengan saya. Sama sekali tidak ada,” kata Pramono Anung kepada wartawan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/03/2018).
Terkait tudingan Setya Novanto mengenai pemberian uang 500 ribu dollar AS, Pramono Anung mengaku tidak melihat langsung pernyataan mantan Ketua DPR itu. Namun dirinya akhirnya mendengar, membaca dari media dan sebagainya, kalau Setya Novanto saat ditanya mengaku katanya.
“Jadi kalau mengenai orang lain yang katanya, maka dengan demikian karena ini menyangkut integritas, saya sebagai orang yang panjang dalam karir di politik, sebagai pribadi tentunya saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, monggo-monggo saja,” tegas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.
Ia juga menyatakan kesiapannya jika konfrontasi itu dilakukan di persidangan.
“Monggo-monggo saja karena ini sudah menyangkut integritas,” ujar Pramono Anung seraya mengingatkan, kalau Setya Novanto hanya mau sekadar dapat justice collaborator, maka penyebutan nama itu bukan malah meringankan.
(and)
