JAKARTA, solotrust.com – Tim Pembina Samsat Nasional terus mematangkan berbagai aspek pendukung terkait implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK.
Selain mempersiapkan hal-hal teknis, Jasa Raharja, Kemendagri, dan Korlantas Polri juga gencar melakukan sosialisasi dan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pengamat, media massa, serta pemangku kebijakan lainnya.
Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat hingga Desember 2022 sebesar 56,24 persen.
"Artinya, masih ada sekitar 43,76 persen masyarakat yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya dengan potensi penerimaan pajak lebih dari Rp120 triliun,” jelasnya, saat menggelar FGD implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 bersama Tim Pembina Samsat se-Jawa di Jakarta, Rabu (25/01/2023).
Rivan A Purwantono menambahkan, sejak beberapa bulan lalu pemerintah daerah telah memberikan relaksasi penghapusan denda pajak dan menggratiskan biaya BBNKB atas kepemilikan kedua. Berdasarkan hasil evaluasi hingga Desember 2022, ada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebesar 58,78 persen.
“Periode relaksasi memberikan pertumbuhan transaksi lebih tinggi dibanding penerimaan selama satu tahun," kata dia.
Berdasarkan hasil konsinyering, implementasi Pasal 74 UU 22/2009 akan dilaksanakan mulai 2023. Untuk itu, dibutuhkan roadmap lanjutan terkait implementasinya.
“Tentu diperlukan juga penataan data yang baik melalui penerapan single data,” imbuh Rivan A Purwantono.
Dalam kegiatan ini, Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi, menyampaikan pihaknya akan memberi perhatian dalam memaksimalkan kevalidan data pemilik kendaraan bermotor. Dia menilai, data valid bukan saja penting bagi Polri, namun juga bisa dimanfaatkan untuk lembaga lain.
“Kemudahan membayar pajak tentu harus dikedepankan. Implementasi peraturan ini memang telah diamanatkan undang-undang untuk taat membayar pajak, sehingga kita akan menghapus barang yang memang sudah tidak ada catatan di negara,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menambahkan inisiatif strategis dilakukan Tim Pembina Samsat sangat efektif dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang semuanya akan kembali lagi kepada masyarakat.
Menurutnya, diimplementasikannya Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLJ akan semakin meningkat. Selain itu, melalui penerapan single data antarketiga instansi di Samsat juga akan meningkatkan akurasi data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
“Dengan data yang semakin akurat serta tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat, Tim Pembina Samsat di Indonesia dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan, serta dapat memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat,” ungkap Agus Fatoni.
FGD juga dihadiri Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi A Suzana, Dir Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Budi Ernawan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Taslim Chairuddin, dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman.
(and_)
