PURWOKERTO, solotrust.com - Kondisi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah tampak kondusif membuat Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Hantor Situmorang memberikan apresiasi.
"Dari yang sudah saya kunjungi, mudah-mudahan apa yang saya lihat memang sebenarnya seperti itu, jangan sampai apa yang saya lihat, tapi di dalamnya banyak kerikil-kerikil yang berpotenai menimbulkan persoalan," ujar Hantor Situmorang, saat memberikan pengarahan kepada pegawai Bapas Kelas II Purwokerto, Jumat (21/07/2023).
"Ada hal-hal yang bisa ditoleransi, ada yang memang harus diselesaikan, arahnya ASN (aparatur sipil negara) jelas. Kita sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, perekat, dan pemersatu bangsa," tambahnya, didampingi Kepala Bapas Purwokerto Slamet Wiryono dan beberapa kepala UPT eks Karesidenan Banyumas.
Plt kakanwil kemudian mengingatkan hak dan kewajiban sebagai seorang ASN.
"Ada hak dan kewajiban, jangan sampai hak-haknya dikurangi, tapi jangan pula kewajibannya tidak dilaksanakan. Kita diikat oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," pesannya.
Hantor Situmorang melanjutkan, tidak hanya undang-undang ASN sebagai bekal bekerja, namun undang-undang teknis pelaksana tugas juga jauh lebih penting untuk di dalami. Ia pun meminta agar ASN jangan sampai tidak punya kompetensi teknis dalam melaksanakan tugas.
Berkaitan tugas pembimbing kemasyarakatan (PK), menurut plt kakanwil juga bukan tugas ringan.
"Sebagai PK tadi ada beberapa orang, tugas PK itu tidak ringan karena bapak dan ibu berhadapan dengan klien, keluarga klien. Di sanalah profesionalisme PK dibuktikan, mudah diintervensi apa tidak, intinya harus profesional," tutur dia.
Sementara berkaitan predikat WBK dan WBBM, Hantor Situmorang mengingatkan satuan kerja (Satker) Kemenkumham adalah yang diakui, disertifikasi sebagai satker wilayah bebas dari korupsi.
Menurutnya, kunci pertama adalah komitmen, semua dari pimpinan, ASN sampai PPNPN tidak melakukan perbuatan perbuatan tercela.
Plt Kakanwil yang juga merupakan kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham mengingatkan pentingnya pengelolaan media sosial dan website.
"Cek isinya, mulai dari profil oejabatnya, data-datanya, misalnya berapa jumlah PK, berapa SDM-nya, apa tugasnya, apa jaminan kualitasnya. Kalau sekarang jaminan kualitasnya PASTI dan BerAKHLAK. Itu di-declare di websitenya, termasuk berita aktual dan sebagainya. Di situ publik akan dapat informasi, kalau dalam pikiran mereka melihat itu sudah positif," jelas Hantor Situmorang.
"Kita sudah masuk di era artificial intelligence. Itu sudah setingkat lebih maju dari era 4.0. Itu tidak hanya berbicara data, tapi bagaimana mengolah data, bagaimana gambaran akan muncul dari data itu sudah masuk, perkembangan ini perlu kita sampaikan," pungkasnya.
(and_)
