JAKARTA, solotrust.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/04/2024).

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.

Dalam keterangannya selepas pertemuan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.

“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini,” kata Bahlil Lahadalia, sembari menyebut inisiatif ini akan difasilitasi Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru.

“Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri,” ucap Bahlil Lahadalia, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.

Di sisi transformasi digital, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Annas, mengungkapkan Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.

“Begitu kami diminta bapak presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB. Beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien, kecuali program digitalisasi,” jelasnya.

MenPAN RB juga mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal itu diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

“Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat,” tutup Abdullah Azwar Annas.

(and_)