JAKARTA, solotrust.com- Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pembatalan kebijakan pemerintah terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Permintaan itu disampaikan Rieke merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2021, ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera.
“Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera,” kata Rieke Diah Pitaloka saat mengikuti rapat paripurna DPR RI, Selasa (04/06/2024), dilansir dari laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat, dpr.go.id.
Merujuk pada hasil audit BPK 2021 ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera. Salah satunya sebanyak 124,960 ribu pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa mencairkan Rp567,5 miliar uang yang mereka setor.
“Carut marutnya Badan Pengelola Tapera dalam mengelola dana Tapera, saya meminta BPK RI (melalui pimpinan DPR RI) melakukan audit menyeluruh terhadap dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera tahun 2020-2023 di seluruh provinsi,” tegas Rieke Diah Pitaloka.
Ia juga meminta BPK RI melakukan audit terhadap dana (Bapertarum)-PNS senilai Rp11,8 triliun (milik 5,04 juta peserta) yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Selain itu, Rieke Diah Pitaloka pun meminta BPK melakukan audit kepada bank kustodian yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Terkait investasi fiktif senilai lebih kurang Rp1 triliun dilakukan PT Tapera, pihaknya mendukung Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas. Terakhir, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapertarum-PNS/Tapera kepada peserta telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal.
(and_)