SEMARANG, solotrust.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (Kanwil Kemenkum Jateng) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi XIII DPR RI di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Jumat (12/09/2025).
Ketua tim, Rinto Subekti dari Partai Demokrat menjelaskan, kunker dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dan penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dikarenakan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi khas.
"Kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi budaya berpegang pada prinsip saling membantu, diharapkan mendukung terselenggaranya pelayanan publik responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," kata Rinto Subekti.
"Selain itu tingginya dinamika pertumbuhan koperasi, pelaku usaha, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kapasitas hukum dan layanan legalitas badan hukum," sambungnya.
Dalam kunjungan ini, Komisi XIII DPR RI ingin mendengarkan secara langsung berbagai tantangan dihadapi, mendapatkan informasi terkait implementasi pelayanan administrasi hukum dan penegakan hukum di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah.
"Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan hukum, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia maupun teknologi," bilang Rinto Subekti.
Selain itu juga upaya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas layanan hukum berorientasi pada kepastian hukum, kecepatan, transparasi, dan aksebilitas masyarakat secara efektif dan transparan.
"Serta berbasis digital dan bagaimana peran Kanwil Kementerian Hukum dalam mendukung penegakan hukum, melalui pengawasan notaris badan hukum dan penyelesaian sengketa administrasi hukum," imbuhnya sebagai pengantar kegiatan.
Merespons hal ini, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo memaparkan kinerja jajaran sepanjang 2025. Paparan mencakup aspek anggaran, reformasi birokrasi, pelayanan hukum, bantuan hukum, kekayaan intelektual, serta pembinaan desa sadar hukum.
Beberapa hal menjadi highlight dari paparan Heni Susila Wardoyo, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan aspek ini, capaian menunjukkan tren positif. Tercatat hingga September 2025, PNBP dari layanan administrasi hukum umum sebesar Rp31,14 miliar, sementara PNBP dari layanan Kekayaan Intelektual (KI) mencapai Rp15,15 miliar.
Di bidang pelayanan publik dan hukum, Heni Susila Wardoyo memaparkan, tercatat 371.153 layanan fidusia, 1.925 apostille serta 738 layanan legalisasi.
Kanwil Kemenkum Jateng juga telah melantik 398 notaris, 20 PPNS, serta menangani 3.536 badan hukum hingga September 2025. Sementara di bidang kekayaan intelektual, jumlah permohonan mencapai 26.084, terdiri atas 18.470 hak cipta, 6.540 merek, 824 desain industri, 198 paten sederhana, 23 paten, serta 16 indikasi geografis.
Kakanwil menyatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap layanan administrasi hukum umum.
"Kami terus melaksanakan kegiatan sosialisasi, yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli, melaksanakan pendaftaran badan hukumnya, baik perorangan maupun perusahaan," papar Heni Susila Wardoyo.
"Kemudian juga ketika ada notaris yang cuti misalnya harus ada notaris pengganti dan seterusnya, sehingga sektor-sektor yang itu, nanti bisa ada kemungkinan menambah PNBP. Kami akan melakukan secara aktif, itu menjadi komitmen kami," tambah dia.
Paparan lainnya, Heni Susila Wardoyo menjelaskan mengenai capaian program Bantuan dan Penyuluhan Hukum, Pembentukan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, Desa Sadar Hukum serta Komitmen Peningkatan Layanan.
"Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di wilayah Jawa Tengah," tegas Heni Susila Wardoyo.
“Meski masih terdapat tantangan, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan, meningkatkan kinerja, serta memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
(and_)
.jpg)
.jpg)
