SEMARANG, solotrust.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (Kanwil Kemenkum Jateng) terus menunjukkan konsistensi dalam mewujudkan birokrasi bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (04/09/2025).

Kedatangan TPN disambut langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo bersama jajaran pimpinan tinggi pratama dan seluruh tim kelompok kerja (Pokja) ZI menuju WBBM.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan ke Ruang Layanan Terpadu, tempat berbagai layanan publik disediakan, mulai dari administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, hingga layanan dukungan manajemen yang dirancang untuk memudahkan masyarakat.

Dalam sesi pemaparan, Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, menampilkan sejumlah inovasi digital unggulan sebagai bukti nyata modernisasi layanan publik. Beberapa di antaranya, yakni Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU), Sistem Layanan Manajemen Aktualisasi Kompetensi Hukum (SIMAKHUM), Pra-Harmon, Posbankum, serta Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAIPENENGAH). Inovasi ini mempermudah masyarakat memperoleh layanan secara cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Jateng juga menghadirkan layanan berbasis jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti kehadiran di Mal Pelayanan Publik (MPP) pada empat kabupaten pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di 12 lokasi, penyediaan sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tiap kabupaten, serta program Tolak Gratifikasi dan Pungutan Liar (TOGAR).

Kakanwil menegaskan, pencapaian menuju WBBM adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

“Motto kami, yakni mari kita bersama-sama bekerja dalam rangka meraih cita-cita membangun WBBM. Predikat ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan integritas, dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.

Selama proses verifikasi, TPN Menpan RB melakukan pengecekan langsung atas berbagai aspek, mulai dari inovasi layanan, tata kelola manajemen, hingga penerapan prinsip integritas dan akuntabilitas.

Upaya digitalisasi layanan hukum, peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta optimalisasi pelayanan berbasis teknologi menjadi poin penting yang ditunjukkan Kanwil Kemenkum Jateng dalam membangun birokrasi modern bersih dan melayani.

Berbekal semangat kolektif dan inovasi berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Jateng optimistis dapat meraih predikat WBBM, sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan publik berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Tengah.

(and_)