JAKARTA, solotrust.com – Pemerintah bersikap tegas untuk urusan teknologi informasi yang bisa berpotensi menjadi lahan munculnya provokasi dan ujaran kebencian (hate speech).
Hal itu pula yang ditekankan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika saat menerima Vice President Facebook untuk Public Policy Asia Pacific Simon Milner di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Kepada Simon, Menkominfo Rudiantara menekankan ihwal upaya Facebook agar bisa menangkal penyebaran ujaran kebencian.
Baca juga : Penyalahgunaan Data Diduga Meluas ke Pihak Lain, Pemerintah Surati Facebook
Bahkan Rudiantara menyebut tak segan menutup platform itu agar peristiwa yang terjadi di Myanmar dan Srilanka, tidak terjadi di Indonesia. Rudiantara menyatakan, Facebook diindikasi oleh Tim Investigasi PBB memiliki andil sebagai faktor kunci penyebaran hate speech yang menyasar kelompok minoritas Rohingya.
“Saya secara tegas mengatakan bahwa saya tidak pernah ragu untuk menutup sistem jika itu urusannya adalah provokasi pecahnya NKRI,” tegas Rudiantara.
Baca juga : Facebook Diminta Tutup Segera Layanan Kategori Mitra
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam tersebut, ada empat poin utama yang dibahas dan disepakati yaitu penanganan masalah yang berkaitan dengan Cambridge Analytica, komitmen penanganan konten negatif, dukungan Facebook untuk penyidikan oleh Polri, serta komitmen penanganan hate speech atau kabar bohong di platform Facebook.
(way)
