Hard News

Mendikbud Buka Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Kampus UNS

Jateng & DIY

9 Agustus 2018 02:17 WIB

Mendikbud Muhadjir Effendy berpidato dalam kegiatan Semiloka dan deklarasi pengutamaan bahasa negara di ruang publik di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (8/8/2018). (dok. Humas UNS)

SOLO, solotrust.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menghadiri dan membuka secara langsung Semiloka dan deklarasi pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Acara itu berlangsung di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, digelar selama tiga hari, pada Selasa hingga Kamis (7-10/8/2018).



Mendikbud Muhadjir Effendy bersama Rektor UNS Ravik Karsidi dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Dadang Sunendar memukul gong sebagai tanda dibukanya seminar dan lokakarya yang disertai deklarasi pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Dalam pidatonya, Mendikbud mengatakan, saat ini arus penggunaan bahasa asing semakin tidak terkendali, generasi muda masa kini kehilangan kesetiaan, kebanggan dan tanggung jawab untuk berbahasa Indonesia sebagai citra bangsa di ruang publik.

"Oleh karena itu, sebagai gambaran, di kalangan masyarakat terasa tidak asing lagi dan dipandang lebih keren bentuk bahasa seperti e-money, e-banking, e-toll dan sebagainya. Sikap bangga pada bahasa asing seperti itu dianggap menjadi pilihan yang tepat agar manusia Indonesia lebih diterima sebagai warga global, itu yang menjadi tantangan ke depan," ujarnya dihadapan peserta semiloka di Auditorium UNS, Rabu (8/8/2018).

Lebih lanjut, Mendikbud menuturkan, dari peristiwa sejarah Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo ke era revolusi Industri 4.0 masih terbentang peluang untuk mewujudkan kembali semangat dan komitmen berbahasa Indonesia.

"Untuk itu, dengan adanya kegiatan semiloka dan deklarasi pengutamaan bahasa negara yang digelar di Solo bahasa indonesia guna mewujudkan kembali semangat dan komitmen berbahasa Indonesia," ujarnya

Adapun acara ini dihadiri ribuan peserta dari para pakar, praktisi, akademisi serta tokoh masyarakat yang membahas mengenai kondisi terkini dan pencarian bahan alternatif solusi atas permasalahan lanskap bahasa ruang publik dari tiga dimensi bahasa sejarah dan hukum. (adr)

(wd)