SOLO, solotrust.com - Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS) menyebut perlunya langkah jangka menengah hingga panjang untuk menanggulangi potensi kekeringan yang tersebar di 70 persen wilayah di Kabupaten Wonogiri.
"Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan dropping air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), itu sifatnya hanya mengurangi bukan mencegah, dan masuk dalam kategori penanggulangan jangka pendek," kata Peneliti Hidrologi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS), Irfan B Pramono kepada solotrust.com, Minggu (30/9/2018).
Untuk itu, kata Irfan, perlu dilakukan upaya penanggulangan jangka menengah dan jangka panjang. Irfan mengurai penanggulanagan jangka menengah meliputi, identifikasi sumur bawah tanah, pembuatan sumur dalam, pembuatan aquifer buatan, pembuatan embung, pembuatan sumur resapan, pengaturan pola tanam, penyuluhan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga areal konservasi, dan penegakan aturan zonasi khususnya di daerah resapan air.
"Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), yang penting adalah bagaimana menampung air sebanyak mungkin ke dalam tanah, sehingga waktu musim penghujan tidak terjadi banjir, waktu kemarau tersedia aliran air. Kemudian, jika infiltrasinya banyak muka air akan naik. Yang di bawah tanah merupakan daerah recharge area atau penangkapan air. Kemudian ada juga aquifer jenisnya tertekan dan tidak tertekan, yang tertekan jika ada patahan dia bisa muncul mata air, di permukaan tanah sepanjang retakan, dan tumbuhan akan tumbuh," papar dia.
Sedangkan, untuk jangka panjang, Irfan menuturkan, penanggulangan bisa dilakukan dengan rehabilitasi lahan dengan pola agroforestri yakni menanam tanaman kehutanan dan semusim, di daerah resapan air atau recharge area dan pembuatan waduk yang lebih kecil dari Waduk Gajah Mungkur. Faktor kerentanan kekeringan, menurut Irfan, selain curah hujan adalah formasi geologi, untuk menentukan ketersediaan air.
"Misalnya air yang jatuh ke tanah berpasir akan cepat meresap, kalau di tanah berjenis lempung masih bisa tertahan. Kemudian bentuk lahan, kalau lereng yang terjal ketersediaan air akan cepat hilang, namun pada area datar ketersediaannya agak lama. Dan juga tergantung pada sumber air permukaan yang ada, misalnya sungai, embung, mata air, perlu diperhatikan," beber dia.
"Di Wonogiri geologinya kebanyakan batuan kapur jadi rentan terhadap kekeringan, bentuk lahan daerahnya banyak pegunungan jadi rentan juga, terutama di daerah selatan Wonogiri hampir semua rentan," tambah dia.
Untuk langkah jangka panjang, kata Irfan, pihak BPPTPDAS sudah mengusulkan kepada pemangku kepentingan terkait, namun ketentuan ada pada skala prioritasnya. Ia menyebut anggaran pemerintah tidak hanya untuk mengatasi keseluruhan kekeringan di Wonogiri.
"Di Wonogiri paling hanya 100 hingga 200 hektar yang diperhatikan. Maka dari itu dibutuhkan peran corporate social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lainnya, untuk fokus pelaksanaan penanggulangan ini," sebutnya.
Sebagaimana diberitakan, berdasarkan kajian BPPTPDAS Surakarta, di Jawa Tengah terdapat 18 daerah yang mengalami krisis air. Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah dengan sebaran terbanyak, peta persebaran kekeringan di wilayah Wonogiri sudah mencapai lebih dari 70 persen.
Menurut kajian Irfan, krisis air disebabkan oleh sejumlah hal yang di antaranya pertambahan jumlah penduduk dan percepatan perubahan iklim. Selain itu, faktor penyebab kekeringan lain ialah faktor meteorologi berupa berkurangnya curah hujan, faktor hidrologi, faktor agronomi, faktor prasarana sumber daya air, dan faktor sosial ekonomi.
Sedangkan berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada Oktober-November curah hujan di Wonogiri dalam taraf rendah, yakni 0-20 mm, probabilitas di bawah normal, tetapi pada November dan Desember curah hujan di Wonogiri mulai berangsur normal, yakni 80-100 mm. (adr)
(way)
