Hard News

Kemen PPPA : Perempuan Rentan Terkena Dampak Perubahan Iklim

Jateng & DIY

9 November 2018 20:06 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Yohana Susana Yembise saat menghadiri pengukuhan Srikandi Sungai Indonesia (SSI) di Kabupaten Klaten.

KLATEN, solotrust.com- Selain menjadi kelompok yang paling rentan terkena kekerasan dan eksploitasi, perempuan juga rentan terkena dampak perubahan iklim. 

Seperti diketahui, perubahan iklim menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam termasuk juga di Indonesia yang berada di daerah rawan bencana.



Hal ini dikatakan,Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Yohana Susana Yembise saat pengukuhan Srikandi Sungai Indonesia (SSI) di Kabupaten Klaten dan Peresmian Taman Sungai Ramah Perempuan dan Anak, di Sungai Desa Pandes, Kabupaten Klaten, Kamis (8/11/2018).

Dikatakannya, fakta saat terjadi bencana alam, jumlah perempuan yang bertahan lebih sedikit dibanding laki-laki. Belum lagi penanganan pasca bencana yang tidak responsif gender pastinya akan berdampak terhadap perempuan.

"Kaum perempuan merupakan bagian dari agen perubahan yang secara efektif dapat melakukan upaya mitigasi perubahan iklim," kata Yohana.

Untuk itu, Kemen PPPA melalui Deputi bidang Kesetaraan Gender bekerjasama dengan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada (UGM) yang merupakan sekretariat Srikandi Sungai Indonesia (SSI) Pusat, kembali mengukuhkan Srikandi Sungai Indonesia tepatnya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

"SSI merupakan sebuah forum perempuan penggiat pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan disinyalir dapat menjadi salah satu upaya antisipasi dampak perubahan iklim," ujarnya.

Menurutnya, kondisi lingkungan yang buruk akan menyulitkan masyarakat bebas dari kemiskinan dan keterbatasan akses di berbagai bidang. Dalam kondisi tersebut, perempuan akan menjadi kelompok yang paling dominan menanggung dampaknya, salah satunya dalam keterbatasan akses perempuan pada air bersih dan sanitasi. 

"Perempuan saat ini masih memiliki keterbatasan terutama dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan rumah tangga serta keterlibatan mereka dalam proses penentuan kebijakan air dan sanitasi, baik di lingkungan masyarakat maupun tingkat nasional,"tandasnya. (jaka)

(wd)