BOYOLALI, solotrust.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mewanti-wanti para perangkat desa untuk tidak mengabaikan garis koordinasi. Ganjar meminta perangkat desa agar tidak loncat-loncat dalam berkoodinasi.

“Mulai hari ini hukumnya wajib, perangkat desa harus berkoordinasi dengan kepala desa masing-masing. Ndak boleh mlumpat-mlumpat (loncat-loncat) sendiri dan mengabaikan kades,” tegasnya saat pengukuhkan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali, di Balai Sidang Mahesa Kabupaten Boyolali, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, setiap ada permasalahan, perangkat desa tidak boleh mengesampingkan keberadaan kepala desa (kades) sebagai pimpinan di desa tersebut. Garis koordinasi di tingkat desa tidak boleh diabaikan.

Ia pun mengungkapkan saat ini masih banyak perangkat desa yang bertindak tanpa berkoordinasi dengan kepala desa. Seperti koordinasi langsung ke camat, bupati, gubernur, atau bahkan wadul ke Presiden.

“Kan sekarang banyak, perangkat desa ndak puas ke kades langsung wadul ke camat atau ke bupati karena teman dekat, atau bahkan langsung ke saya bahkan ke presiden. Ini tidak benar, ada etika pemerintahan yang harus dijaga bersama,” jelasnya.

Selain dihadiri ratusan perangkat desa se-Kabupaten Boyolali, acara pengukuhan itu juga dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan, Bupati Boyolali Seno Samodro, jajaran Forkopimda dan pejabat lain di lingkungan Pemkab Boyolali.

(way)