JAKARTA, solotrust.com - Pemerintah menggunakan seluruh instrumen untuk memulihkan ekonomi, terutama pada kuartal III 2020 yang menjadi kunci terhindar dari resesi. Terdapat tiga strategi percepatan pemerintah, yakni akselerasi eksekusi program PEN, memperkuat konsumsi pemerintah, dan memperkuat konsumsi masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) dengan agenda Pembahasan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (24/08/2020).

“Strategi percepatan penyerapan untuk kuartal ketiga ini menjadi kunci agar kita bisa mengurangi kontraksi ekonomi atau bahkan diharapkan bisa menghindari dari technical ressesion, yaitu dua kuartal negatif berturut-turut, meskipun kalau dilihat di kuartal kedua, kontraksi di bidang konsumsi dan investasi cukup menantang untuk memulihkan memang dibutuhkan kerja all out oleh semua pihak,” jelas Menkeu, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.

Program PEN yang telah ada dan memiliki alokasi DIPA akan dipercepat penyerapan serta ketepatan sasaran terus diperbaiki pada penyaluran tahap berikutnya. Program baru yang data dan mekanisme penyalurannya tersedia akan dilakukan percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA pada program PEN baru agar dapat dieksekusi. Sementara untuk program usulan baru yang tidak didukung data valid dan membutuhkan perubahan regulasi rumit akan dialihkan untuk penguatan program existing yang implementatif.

“Akselerasi dari program existing terus dilakukan percepatan dan tentu karena banyak program sampai Desember memang ada yang pencairannya per bulan seperti bansos (bantuan sosial),” ungkap Sri Mulyani.

Aktivitas ekonomi dalam tren perbaikan, namun masih terbatas dan diliputi ketidakpastian tinggi sehingga belanja pemerintah harus diakselerasi sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi. Percepatan belanja pemerintah ini akan mendorong konsumsi dan investasi yang kemudian menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi kuartal 3 (Q3) kembali positif.

“Berbagai belanja pemerintah, baik belanja pegawai yang di mana pembayaran THR gaji ke-13 sudah direalisasi, meskipun jumlahnya lebih sedikit karena tidak termasuk tukin. Belanja barang mungkin ini yang paling menantang karena banyak belanja barang dari kementerian/lembaga adalah dalam bentuk travelling atau perjalanan dinas dan event-event yang sekarang mungkin tidak bisa dilaksanakan melalui kegiatan belanja barang dengan adanya work from home (WFH),” tuturnya.

Selain itu, pemerintah terus bekerjasama dengan LKPP untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan relaksasi dan fleksibilitas, namun tetap dari sisi akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan dengan BPK mengenai berbagai kemungkinan audit dari seluruh program ini yang luar biasa sangat menantang.

Sementara untuk strategi dalam memperkuat konsumsi masyarakat, akselerasi belanja bantuan sosial serta modifikasi belanja perlindungan sosial di mana beberapa opsi, yakni besaran dinaikkan, frekuensi ditambah, periode diperpanjang dapat dilakukan melalui penambahan indeks program perlindungan sosial yang relatif implementatif (PKH, sembako, bansos tunai, dll).

“Konsumsi masyarakat, bansos diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat, terutama untuk kelompok 45 persen terbawah. Namun, kita berharap untuk kelompok kelas menengah bisa juga mulai memulihkan kegiatan konsumsinya yang  sangat bergantung kepada confidence akan adanya penanganan Covid secara cepat,” tutup Menkeu.

(redaksi)