Hard News

Siaga Merapi, Seribu Lebih Warga Rentan Dievakuasi di 4 Kabupaten

Sosial dan Politik

12 November 2020 10:31 WIB

Lebih dari 1.000 warga desa yang direkomendasikan untuk evakuasi telah menempati tempat evakuasi di empat kabupaten (Foto: Komunikasi Kebencanaan BNPB/Dume Sinaga)

YOGYAKARTA, solotrust.com - Lebih dari seribu warga desa yang direkomendasikan untuk evakuasi telah menempati lokasi evakuasi di empat kabupaten. Warga yang dievakuasi sebagian besar merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, disabilitas, dan ibu menyusui. 

Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops BNPB) mencatat sebanyak 1.294 warga dievakuasi ke beberapa titik di empat kabupaten, yakni Kabupaten Boyolali, Magelang, Klaten, dan Sleman. Jumlah total warga dievakuasi tertinggi di Kabupaten Magelang dengan jumlah 835 jiwa, disusul Sleman 203, Boyolali 133, dan Klaten 123. Mereka tersebar di tempat evakuasi sementara (TES) maupun tempat evakuasi akhir (TEA). 



Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengatakan kebutuhan makan dan minum tersedia untuk para warga di tempat penampungan. Para sukarelawan membantu dalam penyediaan bahan baku, seperti sayuran, dan juru masak yang diproses di dapur umum atau pun mobil dapur lapangan. 

"Pos pendukung di tempat penampungan tersedia dan siap untuk memberikan pelayanan, seperti pos kesehatan yang siaga 24 jam. Tampak pos-pos pendukung di salah satu TEA di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah," tambahnya, dilansir dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bnpb.go.id, Kamis (12/11/2020).

Pihak pemerintah desa menyiapkan tidak hanya tempat, namun juga tenaga serta pelayanan kepada para warga yang harus dievakuasi. Hal ini, menurut Raditya Jati,  menjadi bukti kuatnya sister village dalam konteks kebencanaan. warga dari suatu desa membantu warga desa lainnya. 

"Sementara itu, pelayanan dari pemerintah desa tidak terlepas dari dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam upaya kesiapsiagaan maupun penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten itu telah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat," ungkapnya.

Pada masa kesiapsiagaan, BPBD terus mengevaluasi tantangan yang dihadapi apabila kondisi semakin kritis, seperti jalur dan transportasi evakuasi, jalur dan peralatan komunikasi, maupun penerapan protokol kesehatan saat proses evakuasi maupun di tempat penampungan. 

(redaksi)