SEMARANG, solotrust.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat agar tak asal memberikan izin penambangan karena akan berdampak pada pemerintah daerah.

“Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas, tapi akibatnya kami di daerah yang pusing,” kata Gubernur Ganjar dalam forum asosiasi dinas-dinas pengelola Energi Sumber Daya Mimneral (ESDM), Jumat (03/12/2021), dilansir dari Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, jatengprov.go.id.

Pihaknya memberikan contoh di lereng Gunung Merapi yang mana adanya peningkatan jumlah penambang sebelum dan sesudah izin ditarik ke pusat.

“Dari hanya delapan, sekarang sudah ada seratus lebih. Bayangkan seratus lebih, pasti di sana akan rusak,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Ganjar Pranowo mengusulkan agar pemerintah pusat dan baerah bersama-sama dapat berdiskusi terlebih dahulu sebelum memberikan izin penambangan agar ke depannya dapat terkelola dengan baik.

“Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan,” ucap dia.

Ganjar Pranowo berpesan kepada kepala Dinas ESDM Jawa Tengah untuk terus menjunjung tinggi integritas agar tidak terjadi adanya praktik korupsi terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

“Maka teman-teman asosiasi bertemu untuk me-review tentang berbagai persoalan yang ada. Saya titip, ayo kita jaga integritas di dunia ke-ESDM-an ini,” pesan gubernur Jateng.

Melalui forum asosiasi dinas-dinas pengelola ESDM se-Indonesia nantinya diharapkan akan ada pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral di tengah pertumbuhan jumlah penduduk serta eksplorasi.

Acara ini digelar secara hybrid dengan menghadirkan sejumlah kepala dinas ESDM di Indonesia, seperti Semarang, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Bangka Belitung, dan masih banyak lagi. (cahayarani)

(and_)