SOLO, solotrust.com - Penggunaan kendaraan berbasis energi listrik di lingkungan pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota akan segera dimungkinkan. Terlebih Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di PLN UP3 Surakarta (Solo), Selasa (28/12).
Usai peresmian SPKLU di PLN UP3 Surakarta, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan akan segera membahas kemungkinan penggunaan mobil listrik sebagai mobil dinas dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Habis ini mau kita bahas di OJK. Ini sudah ditunggu Pak Gubernur di sana (kantor OJK Solo). Ini mau bahas ini juga, mau bahas mobil dinas dan lain-lain, ada Pak Ketua OJK juga," ujar Gibran singkat.
Gibran sendiri menyambut baik adanya SPKLU di kota Solo ini. Dan mendorong warga beralih ke kendaraan-kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berkesempatan menjajal mobil listrik dengan menyetir sendiri.
"Tadi saya nyobain, tidak ada bedanya dengan mobil yang menggunakan bensin, malah lebih baik, tidak ada suaranya. Kalau dengan adanya SPKLU ini kan setiap charge kan membutuhkan waktu cuma 2 jam, jadi sangat cepat sekali," tutur Gibran.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sudah menjadi kebijakan. Pemprov jateng berencana bakal melakukan pengadaan mobil listrik sebagai mobil dinas.
"Ini kami 2022 sudah mulai pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas. Kami juga memprogramkan instalasi SPKLU menjadi infrastruktur di kantor pemerintah. Nah yang kita dorong lebih lanjut adalah terjadinya ekologi yang pas. Maka SPKLU bisa dibangun oleh swasta," papar Jarwanto.
Ditanya soal jumlah, Jarwanto mengaku pada 2022 nanti belum pasang target berapa kendaraan listrik untuk keperluan dinas. Apalagi masih dalam upaya mememberi contoh ke masyarakat dulu sampai supply chain-nya ketemu.
Menurutnya, saat ini jumlah kendaraan listrik di Jawa Tengah makin meningkat seiring komunitas yang bertambah. Bahkan untuk memicu peningkatan jumlah pengguna motor mobil listrik, pemerintah memberikan harga khusus untuk pajak dan biaya balik namanya.
"Kendalanya tidak ada. Hanya masyarakat belum tahu aja soal benefit kendaraan listrik. Memang lebih mahal harganya. Tapi karena jumlah populasi masih banyak pasti harganya akan turun," beber Jarwanto.
Sebagai informasi, pada 2030 Indonesia menetapkan target 2,2 juta mobil listrik, 13 juta motor listrik, 32 ribu SPKLU, dan 67 ribu SPBKLU. (rum)
(zend)
