SUKOHARJO, solotrust.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek), Lukman menyampaikan paparan arah kebijakan kelembagaan perguruan tinggi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) VI, yang dihadiri perwakilan perguruan tinggi se-Jawa Tengah, di Sukoharjo, Selasa (25/1).
Dalam paparan panelnya, Lukman menyoroti berbagai hal yang menyangkut kelembagaannya. Salah satunya ialah masalah akreditasi program studi yang belum dituntaskan hingga kini.
Ia menyebut, di bawah Kemendikbud-Ristek ada sekitar 416 program studi di Indonesia dan di Jawa Tengah ada sekitar 23 program studi yang belum mengajukan akreditasi. Ia berharap perguruan tinggi yang belum merampungkan akreditasi untuk segera menyelesaikannya, terlebih pihaknya akan menetapkan tenggat waktu selama dua tahun.
“Waktunya dalam dua tahun harus mengajukan akreditasi,” tegas Lukman.
Selain itu, ada 3816 program studi di Indonesia dan di Wilayah VI Jawa Tengah ada sekitar 1376 program studi yang agreditasinya kadaluarsa pada 2022.
Ia juga berharap, pihak terkait menyelesaikan hal tesebut secepatnya. Apalagi nantinya akreditasi akan dialihkan dari Badan Agreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) baru.
LAM terdiri dari: LAM Kesehatan, LAM Teknik, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Ekonomi Management Bisnis dan Akuntansi, LAM Informatika dan Komputer, serta LAM Kependidikan, yang akan mulai menerima proses akreditasi per 31 Maret 2022 (kecuali LAM Kesehatan yang sudah melakukan akreditasi).
“Setelah April, BAN-PT akan berkurang bebannya, karena ada LAM-LAM ini,” ujar Lukman.
Adapun untuk proses akreditasi yang baru bisa diproses setelah April dan nantinya dialihkan ke LAM, Kemendikbud-Ristek menyiapkan insentif sebesar Rp28 Miliar, sebab akreditasi LAM memakan biaya operasional yang lebih besar.
“Kalau diizinkan oleh Menteri, kami akan memberikan insentif pendanaan, supaya (perguruan tinggi) bisa akreditasi ke LAM,” tutur Lukman.
Perguruan Tinggi dan Program Studi akan Dikurangi
Dirjen Diktiristek juga menyoroti jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang dinilainya terlalu banyak, dan perlu adanya pengurangan maupun penggabungan. Di LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, pihaknya menargertkan pengurangan dari 237 perguruan tinggi menjadi hanya 182. Menurutnya, perampingan tersebut untuk menyehatkan perguruan tinggi.
“Ketika disatukan, ini bisa menjadi kekuatan. Ini untuk menyehatkan perguruan tinggi di Indonesia,” katanya.
Adapun, pengurangan dan penggabungan itu untuk optimalisasi kebutuhan dari berbagai perguruan tinggi untuk dipenuhi perguruan tinggi lain; baik bagi yang kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, hingga mahasiswa.
Perampingan itu, Lukman menyebut pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp38 miliar.
“Tinggal pola komunikasi saja. terkait dengan pengurangan perguruan tinggi, kami sudah menyiapkan insentif kurang-lebih Rp38 miliar,“ kata Lukman.
Bukan hanya perguruan tinggi yang nanti akan dirampingkan, Lukman menyebut pihaknya juga akan mengurangi beberapa program studi yang dinilai tidak optimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, misalnya program studi yang kurang diminati di beberapa perguruan tinggi, dinilai akan menambah beban operasional.
“Perguruan tinggi akan kita kurangi 600-an dalam waktu satu tahun (di Indonesia), untuk program studi sekitar 20 persen,” papar Lukman.
Ia juga berharap, pihak perguruan tinggi saat ini untuk tidak memaksakan penambahan program studi baru. Terlebih, menurutnya, program studi-program studi baru tersebut kebanyakan belum teragreditasi, dan dinilai sulit diminati calon mahasiswa.
“Mohon ditunda penambahan program studi, karena tidak teragreditasi. Mohon dilihat dari pangsa pasarnya, kita realistis saja,” tukas Lukman. (dks)
(zend)
