SOLO, solotrust.com - Rapat Paripurna DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Solo pada Kamis (28/4).

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pembahasan dokumen LKPJ Walikota Solo tahun anggaran 2021 ini dilakukan berdasarkan pada peraturan pemerintah nomer 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dokumen LKPJ ini telah melaporkan kinerja atau hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemkot Solo selama tahun anggaran 2021.

Pada penyampaian rekomendasi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solo Taufiqurrahman membahas tentang ruang lingkup LKPJ, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta capaian kerja dan permasalahan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

“Pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk menindaklanjuti segala lanjutan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja di masa yang akan mendatang,” ujar Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa poin yang belum dimasukkan dalam rekomendasi LKPJ ini yaitu terkait tingginya angka kematian ibu hamil, kebutuhan akan lahan pemakaman, dan lahan perkantoran. DPRD berharap pemerintah Kota Solo segera membelikan aset sesuai dengan kebutuhan tersebut.

“Kami meminta dukungan dan sinergi dari DPRD serta seluruh pihak dalam mengawal pencapaian program penbangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi guna pemulihan ekonomi. Dukungan ini nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Solo,” jelasnya. (nika/zora)

(zend)