BLORA, solotrust.com - Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora ternyata masih cukup besar hingga mencapai Rp12,4 miliar. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati dalam sosialisasi kepatuhan pembayaran PKB di Resto Seloparang Jepon, Blora, Kamis (4/8).
“Paling besar Kecamatan Blora kota, ada 25.657 objek pajak yang nunggak dengan nilai PKB mencapai Rp3,6 miliar. Disusul Kecamatan Jepon, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Bogorejo, yang menempati posisi tunggakan PKB terbesar,” ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta para Camat untuk melakukan koordinasi dengan BPPKAD dan Samsat Blora untuk meminta data tunggakan PKB per desa.
“Dengan data ini, tolong nanti Pak Camat bisa memilah desa mana yang tunggakannya paling besar. Kumpulkan seluruh kepala desa atau lurah, agar mereka nanti bisa mengingatkan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya,” sambungnya.
Menurut Wabup, keberadaan PKB sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora. Pasalnya PKB yang dibayarkan masyarakat ini nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Pemprov Jateng untuk pembangunan.
“Jika pajaknya lancar tidak ada tunggakan, mungkin kita tidak sampai pinjam perbankan untuk melakukan pembangunan jalan kabupaten. Maka disinilah pentingnya membayar pajak,” tambahnya.
Berdasarkan data yang ada, untuk alokasi DBH Pajak daerah dari PKB, BBNKB, dan BBKB dari Pemprov Jateng tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp. 133.636.373.000. Sedangkan realisasi sampai bulan Juni 2022, baru mencapai Rp. 52.556.837.607 (39,33 persen).
Untuk mencapai target PKB, maka menurut Wabup, Bupati Blora Arief Rohman telah mengeluarkan surat edaran untuk para perangkat daerah dan ASN.
“Berdasarkan edaran Bupati, semua ASN diminta segera melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki. Kemudian seluruh aparatur kecamatan untuk menghimbau kepada masyarakat yang mengurus administrasi di tingkat kecamatan, agar segera melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki,” terangnya.
Sedangkan untuk seluruh aparatur desa dan kelurahan, menurut Wabup diminta untuk menghimbau warga yang sedang mengurus administrasi agar segera melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki.
Kemudian aparatur desa dan kelurahan yang sedang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan agar menginformasikan kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki.
“Kami mewakili Pak Bupati, mengajak masyarakat sesarengan kontribusi pada pendapatan melalui pembayaran pajak, karena dengan pajak pembangunan di Kabupaten Blora dapat terbantu. Sehingga tujuan menjadikan Blora sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya saing dapat terwujud,” pungkas Wabup.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Blora, Achmad Susworo, menyampaikan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan PKB di Kabupaten Blora.
“Berdasarkan survey yang kami lakukan, setidaknya ada empat faktor yang memperngaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat. Faktor yang pertama adalah lupa, ini mencapai 56 persen. Kemudian tidak punya uang 25 persen, alamat tidak ditemukan sebanyak 15 persen, sisanya rusak dll sebanyak 4 persen,” pungkasnya. (mn)
()
