Hard News

Jokowi Groundbreaking Kompleks Bank Indonesia di IKN

Nasional

02 November 2023 17:05 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama kompleks perkantoran BI di IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (02/11/2023). (Sumber: Tangkapan Layar)

Solotrust.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kompleks perkantoran Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (02/11/2023). Presiden meyakini pembangunan perkantoran bank sentral ini akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap pembangunan IKN.

“Keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia usaha dan investor. Otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.



Sebelumnya, di IKN juga telah dilakukan groundbreaking dan dimulai pembangunan sejumlah infrastruktur lain, mulai dari istana presiden, kantor kementerian, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hunian, hingga perhotelan. Presiden mengatakan, groundbreaking ini membuktikan komitmen dan kesiapan Indonesia untuk membangun IKN menjadi ibu kota berkelas dunia.

“Sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti, 13, 10, total Rp45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada lima hotel yang akan segera dibangun, empat bintang lima, satu bintang empat. Ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai dan juga sekolah,” urai Jokowi

Presiden mengatakan, pembangunan gedung pemerintah dan sejumlah infrastruktur dasar dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara pembangunan lainnya dapat dilakukan sektor swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).

“Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai, 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, kepada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP,” bebernya.

(and_)

Berita Terkait

Berita Lainnya