JAKARTA, solotrust.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menegaskan anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu.
Hal ini disampaikan seusai mengikuti ratas lanjutan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (03/02/2025). Dalam ratas, presiden meminta Otorita IKN bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.
"Kalau tentang anggaran, tadi kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), kebetulan ada bapak mensesneg (menteri sekretaris negara), dijawab agar itu segera disesuaikan karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum ratas kemarin," ujarnya, dilansir dari laman ikn.go.id.
Basuki Hadimuljono, menjelaskan Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali.
Anggaran Otorita IKN sebesar Rp6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Karenanya, untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp8,1 triliun.
"Kami diminta untuk berkirim surat kepada menteri keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh bapak presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun," imbuh Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya, dalam ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Berkaitan dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan saat ini infrastruktur akan mendukung penuh terwujudnya target-target nasional lima tahun mendatang, seperti swasembada pangan, energi dan air, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor duakan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional lima tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” pungkasnya.
(and_)
