SEMARANG, solotrust.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendorong agar normalisasi Kali Tenggang bisa dipercepat. Hal ini agar penanganan banjir di Kaligawe dan Genuk bisa terkendali.

Mbak Ita, sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rencana normalisasi sungai tersebut. Proses normalisasi dari Kementerian PUPR kini sedang dalam proses lelang.

“Kalau Trimulyo (wilayah Genuk-red) ada bagian dari Sungai Tenggang. Normalisasi Sungai Tenggang ini kan sedang dilelang BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) senilai Rp300 miliar," kata wali kota usai mengikuti rapat koordinasi kesiapan dan penanganan bencana di Kantor Pemprov Jateng, Senin (18/03/2024).

"Lelang ini semoga bisa selesai April atau Mei sehingga bisa mempercepat proses normalisasi. Kami sudah supporting dengan pembangunan jembatan Nogo Sosro di atas Kali Tenggang," tambahnya.

Solusi lainnya, yakni pembangunan tanggul tol laut yang saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat. Nantinya akan ada kolam retensi seluas 250 hektare untuk penampungan air sehingga diharapkan bisa mengentaskan banjir di Semarang bagian Timur.

“Kita harapkan dengan adanya upaya-upaya yang didukung oleh Kementerian PUPR ini, wilayah di Trimulyo dan wilayah Genuk dan Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari, semuanya termasuk Muktiharjo ini bisa terselesaikan,” jelas wali kota.

Selain itu, Mbak Ita ketika mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto juga mendapatkan pencerahan terkait relokasi yang bisa dilakukan untuk warga kerap terdampak banjir. Relokasi ini bisa dilakukan di lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan pembangunan rumah bisa menggunakan anggaran dari BNPB.

“Kita juga mendapatkan pencerahan terkait anggaran untuk rehab, perbaikan rumah, relokasi, di mana tanah bisa milik pemkot, anggaran untuk rumahnya dari BNPB,” imbuhnya.

Sebelumnya, banjir di kawasan Trimulyo, Genuk, Kota Semarang menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahkan Kepala BNPB Letjen Suharyanto meninjau langsung banjir di Kecamatan Genuk, Semarang.

Kepada para korban banjir, Suharyanto mengingatkan warga rumahnya rusak akibat banjir berhak mendapat ganti rugi. Bantuan Rp60 juta akan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat.

"Rumah rusak berat (bantuannya) Rp60 juta, rumah rusak sedang Rp30 juta, rumah rusak ringan Rp15 juta. Nah untuk menentukan rumah rusak berat, ringan, sedang, nanti ada juknis (petunjuk teknis)," jelasnya.

Selama pembangunan rumah berlangsung, warga tak punya tempat tinggal lain juga akan diberi bantuan tambahan Rp500 ribu per bulan. Suharyanto meminta pemerintah daerah mengakses bantuan itu.

"Nah coba ini bisa diakses oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, sehingga apa pun yang diderita oleh masyarakat terdampak itu betul-betul ada solusinya. Jadi bukan hanya saat banjir saja diberikan bantuan, begitu banjirnya selesai ditinggal, tidak seperti itu," tandas dia. (fjr)

(and_)