SEMARANG, solotrust.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan (Disdik) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sebagai bagian dari upaya itu, Disdik Kota Semarang menghadirkan fasilitator kegiatan monitoring dan evaluasi program pengembangan PAUD di SD Negeri Bangetayu Wetan 01 Kecamatan Genuk, Jumat (25/4/2025).
Kegiatan ini secara khusus menggandeng tiga anggota DPRD Kota Semarang dari Komisi D, masing-masing dari tiga fraksi berbeda untuk memberikan materi dan masukan langsung kepada para pengelola serta pendidik PAUD di lapangan.
Adapun narasumber yang hadir, yakni Ketua Komisi D Mualim, Sekretaris Komisi D Swasti Aswagati (Fraksi Demokrat), dan anggota Komisi D (Fraksi PKB), Sodri.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi D, Mualim, menekankan pentingnya peserta untuk memahami secara mendalam berbagai persoalan dan dinamika dalam penyelenggaraan PAUD.
“Bapak Ibu di sini harus paham apa yang kami dari DPRD sampaikan. Kesadaran tentang pengembangan PAUD ini akan menjadi bahan pertimbangan penting untuk pemerintah kota dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik,” jelas Mualim di hadapan peserta.
Ia menambahkan, masukan dan testimoni langsung dari lapangan akan menjadi dasar dalam memperjuangkan kebutuhan pendidikan anak usia dini di Kota Semarang.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi D, Swasti Aswagati, menegaskan DPRD berperan sebagai jembatan antara masyarakat, khususnya para tokoh pendidikan seperti pengelola Pos PAUD, dengan pemerintah.
“DPRD hadir untuk memastikan bahwa kebutuhan para pendidik dan pengelola PAUD dapat dipenuhi. Kami ingin penyelenggaraan pendidikan sejak dini berjalan dengan optimal, memberikan kepuasan dan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Berbeda dengan kedua rekannya, anggota Komisi D, Sodri memilih mengajak peserta aktif dengan meminta sampling testimoni dari pengelola Pos PAUD yang hadir. Salah satunya adalah Suminah, pengelola Pos PAUD Blambangan Ceria, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk.
Suminah yang akrab disapa Mbok Sum mengungkapkan kondisi riil terkait kesejahteraan guru PAUD dan operasional pembelajaran.
“Saat ini alokasi biaya operasional kami hanya Rp3.000 per anak setiap hari hadir. Dengan jumlah murid 42 anak, biasanya yang hadir sekitar 30 anak. Itu kami gunakan untuk kebutuhan pembelajaran dan operasional sehari-hari," ungkapnya.
Mbok Sum juga menyoroti tantangan terkait minimnya sumber daya manusia untuk mendukung proses belajar-mengajar serta perlunya kemudahan dalam regulasi izin operasional Pos PAUD.
Menurut dia, rendahnya kesejahteraan menjadi salah satu faktor mengapa banyak lulusan sarjana enggan berkarier sebagai pendidik PAUD di Kota Semarang.
Menanggapi itu, Sodri menyatakan apresiasinya terhadap testimoni langsung dari lapangan. Ia berjanji akan memperjuangkan kebutuhan para pendidik PAUD dalam forum DPRD.
“Harapan saya ke depan, usulan para pendidik PAUD seperti yang disampaikan Mbok Sum tadi akan kami perjuangkan. Kami berupaya optimal agar kesejahteraan dan pengembangan PAUD benar-benar mendapat perhatian serius,” kata Sodri seusai acara.
Kegiatan monitoring, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam membangun masa depan pendidikan anak usia dini lebih berkualitas di Kota Semarang. (fjr)
(and_)
