JAKARTA, solotrust.com – Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) dan didukung ViriyaENB, meluncurkan hasil studi dan rekomendasi tentang Strategi Reformasi dan Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik untuk tiga kota penting di Indonesia, yakni Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta.

Studi ini merupakan kelanjutan upaya ITDP mempercepat elektrifikasi transportasi publik perkotaan di seluruh wilayah Indonesia yang dimulai sejak 2023, dengan dukungan dari ViriyaENB. Langkah tersebut juga merupakan bentuk dukungan nyata ITDP Indonesia kepada Kementerian Perhubungan untuk mencapai target seratus persen elektrifikasi transportasi publik pada 2040.

Dokumen studi diserahkan Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Ahmad Yani, disaksikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufiq Muhammad, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo yang hadir secara online, serta Programme Manager ViriyaENB Cometta S Guritno di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Kamis (19/06/2025).

Dalam pidato utamanya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, menyampaikan saat ini elektrifikasi transportasi publik telah memasuki babak awal.

“Dalam hal ini dengan mulai dikembangkannya berbagai layanan transportasi publik dengan kendaraan listrik, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Dengan semangat kolaborasi dan visi yang sama, kita mampu menghadirkan sistem transportasi lebih hijau demi bumi kita yang lestari. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah warisan bersih bagi generasi mendatang,” ungkapnya dalam siaran pers diterima solotrust.com, Senin (23/06/2025).

Ahmad Yani juga mengatakan, menindaklanjuti kegiatan hari ini, Kementerian Perhubungan mempunyai beberapa target utama dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan subsektor transportasi darat. Salah satunya mendorong keberlanjutan kerja sama bersama ITDP, ViriyaENB, dan stakeholder lainnya dalam melanjutkan studi-studi mendukung pencapaian transportasi hijau. Di antaranya termasuk peta jalan transformasi kawasan perkotaan ramah pejalan kaki dan pesepeda atau kota berorientasi transit dan peta jalan elektifikasi kendaraan barang berbasis jalan.

Mewakili lembaga yang mendukung mobilitas berkelanjutan dan rendah emisi, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, menekankan pentingnya sinergi antara reformasi layanan dan elektrifikasi transportasi publik.

“Elektrifikasi kendaraan harus diiringi dengan perbaikan sistem transportasi publik yang menyeluruh. Kombinasi keduanya adalah kunci untuk mewujudkan layanan lebih adil, berkelanjutan, dan rendah emisi, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki penduduk lebih banyak dan dengan kebutuhan mobilitas tinggi,” kata Suzanty Sitorus.

“Kami melihat studi ini sebagai langkah strategis yang tidak hanya memberikan arah kebijakan bagi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong pembelajaran konkret bagi kota-kota di Indonesia. ViriyaENB berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif menuju emisi nol bersih yang membawa manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.

Studi ini menegaskan keberhasilan elektrifikasi tak cukup hanya dengan mengganti armada menjadi bus listrik. Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem layanan untuk menjamin transportasi publik andal, efisien, dan layak bagi masyarakat. Dalam dokumen ini, ITDP merekomendasikan empat strategi utama berikut:

1. Strategi Peningkatan Layanan Transportasi Publik

ITDP merekomendasikan perbaikan integrasi layanan, konektivitas first-mile/last-mile,(efisiensi dan kemudahan akses di awal (first mile) dan akhir (last mile) perjalanan transportasi), serta aksesibilitas pada sistem transportasi publik di Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta untuk meningkatkan kualitas layanan dan jumlah pengguna.

2. Modifikasi Model Kontrak Operasional

Studi tahap kedua merekomendasikan revisi model kontrak penyelenggaraan transportasi publik untuk mengoptimalkan kebutuhan anggaran tanpa menurunkan standar layanan, serta menurunkan Total Cost of Ownership (TCO) dalam jangka panjang.

3. Peta Jalan Implementasi Bus Listrik dan Infrastruktur Pengisian Daya

Peta jalan elektrifikasi meliputi tahapan implementasi bus listrik, perencanaan fasilitas pengisian daya (overnight charging dan opportunity charging), serta estimasi kebutuhan armada dan investasi hingga tercapai target elektrifikasi seratus persen di 2040.

4. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah

ITDP menekankan perlunya dukungan regulasi dan fiskal, termasuk:

- Penyusunan regulasi di tingkat nasional tentang peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan berbasis jalan serta pedoman teknis perencanaan dan implementasi bus listrik

- Komitmen pendanaan awal dan insentif fiskal maupun skema pembiayaan alternatif lainnya untuk menekan tingginya kebutuhan investasi

- Intervensi nonfiskal, seperti bulk procurement (pengadaan teragregat) dan model leasing

Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menjelaskan lima poin penting dari studi. Pertama, implementasi penuh bus listrik di tiga kota, yakni Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta, berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 66,67 persen pada 2040 dibandingkan dengan skenario business as usual.

Kedua, penggunaan bus listrik dikombinasikan dengan perubahan model kontrak di tiga kota tersebut berpotensi menurunkan kebutuhan subsidi per bus hingga 30 persen, dibandingkan dengan penggunaan bus konvensional.

“Ini membuktikan bahwa elektrifikasi transportasi publik adalah langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan efisiensi biaya yang signifikan, sehingga memperkuat daya saing dan keberlanjutan sistem layanan transportasi secara keseluruhan,” ujar Gonggomtua Sitanggang.

Ketiga, ITDP mengestimasi target elektrifikasi penuh di Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta membutuhkan investasi awal cukup besar. Kebutuhan pengadaan bus listrik dan infrastuktur pengisian daya di ketiga kota diperkirakan mencapai Rp2,45 triliun hingga 2036.

Investasi ini dapat menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi, seperti pengurangan kasus penyakit pernapasan. Estimasi BCR (Benefit Cost Ratio atau Rasio Manfaat Biaya) di ketiga kota menunjukkan hasil positif antara 1,38 hingga 2,17, berpotensi mengurangi 745 kasus tuberkulosis dan pneumonia hingga 2040 melalui elektrifikasi transportasi publik.

Keempat, elektrifikasi transportasi publik masih memerlukan dukungan fiskal dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat, terutama untuk memastikan ketersediaan armada memadai di setiap kota dengan cakupan layanan dan headway optimal. Kepastian komitmen penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk angkutan umum perkotaan juga perlu ditegaskan secara nasional.

Kendati biaya operasional per kilometer (BOK/km) bus listrik di Surabaya, Surakarta, dan Pekanbaru berpotensi lebih rendah dibanding bus konvensional, rencana penambahan armada di ketiga kota membuat kebutuhan subsidi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) justru berpotensi meningkat dibanding tahun anggaran 2024/2025.

Tanpa dukungan fiskal dari pemerintah pusat atau sumber pembiayaan alternatif, porsi subsidi elektrifikasi terhadap APBD di Pekanbaru dapat melampaui porsi belanja transportasi publik di kota-kota seperti DKI Jakarta dan Semarang yang saat ini berada pada kisaran tiga hingga lima persen.

Padahal, kedua kota tersebut secara konsisten sudah memiliki komitmen tinggi terhadap penyelenggaraan transportasi publik. Di Surabaya dan Surakarta, alokasi anggaran tahunan untuk penyelenggaraan transportasi publik dengan bus listrik meningkat hampir tiga kali lipat dari sekira satu persen menjadi tiga persen dari APBD per tahun.

Kelima, Pekanbaru menjadi contoh positif sebagai salah satu kota di Indonesia mengelola layanan transportasi publik secara mandiri tanpa skema buy the service (BTS) dari pemerintah pusat. Pekanbaru juga telah menetapkan anggaran minimal lima persen dari APBD untuk transportasi publik melalui peraturan daerah.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan Kota Pekanbaru merasa terhormat menjadi tuan rumah peluncuran studi penting ini yang memberikan pembelajaran berharga, tidak hanya bagi Pekanbaru sendiri, namun juga bagi kota-kota lain yang tengah berupaya beralih ke transportasi publik lebih bersih dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini merupakan perumusan strategi reformasi dan peta jalan elektrifikasi transportasi publik di tiga kota percontohan, yaitu Kota Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta untuk menggali pembelajaran teknis dan nonteknis secara kontekstual. Hasil studi ini nantinya akan sangat bermanfaat karena dapat membantu kami dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publik,” kata Agung Nugroho.

Dokumen studi juga mencakup pembaruan toolkit perencanaan elektrifikasi yang dapat digunakan daerah lain untuk merencanakan elektrifikasi transportasi publik. ITDP berharap hasil studi ini dapat dijadikan referensi oleh Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan teknis dan regulasi nasional, termasuk rencana penyusunan regulasi di tingkat nasional tentang Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan maupun Panduan Teknis Perencanaan Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan.

“ITDP Indonesia berkomitmen untuk terus mendampingi kota-kota di Indonesia dalam menyusun kebijakan dan rencana aksi yang mendorong mobilitas berkelanjutan. Transformasi ini tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Kami percaya bahwa hasil studi ini dapat menjadi pijakan penting bagi transformasi sistem transportasi publik ebih ramah lingkungan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutup Gonggomtua Sitanggang.

(and_)