SEMARANG, solotrust.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (Kanwil Kemenkum Jateng) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2029. Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (30/06/2025).
Rapat dibuka Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo, diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati. Dalam sambutannya, Delmawati menyampaikan proses harmonisasi melalui sistem e-Harmonisasi dilaksanakan dalam waktu lima hari kerja, dimulai dari tahapan praharmonisasi.
Ia juga meminta agar setiap pemrakarsa menyampaikan poin-poin penting dalam rancangan yang diajukan.
“Harmonisasi bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh isi rancangan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Delmawati.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, hadir perwakilan Bagian Hukum dan Badan Pendapatan Daerah. Subroto mewakili Bagian Hukum, menjelaskan Raperda RPJMD 2026–2029 disusun sebagai dokumen strategis pembangunan jangka menengah daerah, memuat arah kebijakan dan program prioritas serta menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan berbasis anggaran.
Tim perancang dari Kanwil Kemenkum Jateng, Urip memaparkan sejumlah poin perbaikan dan penyesuaian dalam draf raperda.
"Kesepakatan yang dicapai, di antaranya adalah tetap mencantumkan ketentuan dalam angka 6 pada bagian mengingat serta mempertahankan Pasal 6 sebagai dasar yang merujuk pada amanat peraturan perundang-undangan lebih tinggi," jelasnya.
Rapat harmonisasi berjalan lancar dan ditutup tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jateng. Hasil dari pembahasan ini akan menjadi dasar finalisasi naskah raperda sebelum ditetapkan pemerintah Kabupaten Purbalingga.
(and_)
.jpg)
