AMBON, solotrust.com– Temuan adanya belatung di MBG di salah satu sekolah di Dusun Seri, Kota Ambon mendapat sorotan semua pihak, termasuk HAKLI.Himpunan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (HAKLI) mempertanyakan apakah dapur SPPG yang melayani sekolah itu sudah mengantongi Sertifikat SLHS atau belum.

Sebab setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh pemerintah.Media ini sebelumnya melansir ada temuan belatung pada paket MBG di SD Kristen Seri, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Menurut Ketua Satgas Khusus Kebencanaan HAKLI Pusat, Johny Sumbung, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota memiliki fungsi melekat dalam mengawasi setiap SPPG yang ada pada wilayahnya masing-masing.

‘’Soal temuan adanya belatung di MBG yang pertanya kita pertanyakan, apakah dapur SPPG sudah memiliki SLH atau belum,’’ kata Sumbungmenjawab media ini, Jumat (25/7/2025).

Mantan Kepala Laboratorim Kesehatan Kemenkes di Maluku ini menyebutkan kalau pasca penetapan Program Strategi Nasional MBG ini, banyak SPPG yang berdiri.

Karena pemerintah sudah mencanangkan program MBG, SPPG berdiri secara masif, dan menyerahkan penangan sepenuhnya pada setiap SPPG.

Padahal SPPG yang masuk sebagai TPP (Tempat Pengeloaan Pangan) harus memiliki lisensi sebagai unit yang memiliki SLHS.

“Nah, Kementerian Kesehatan akan melakukan pelatihan bagi tenaga penjamah makanan. Kami kira Pemprov Maluku harus mengikutkan tenaga-tenaga penjamah untuk mengikuti pelatihan itu,” sarannya.

Wajib Kantongi Sertifikat SLHS

Sumbung mengingatkan mumpung SPPG belum banyak berdiri di Maluku maka Pemda kabupaten/ kota dapat mewajibkan setiap SPPG memiliki sertifikat SLHS.Ia juga mengingatkan satu unit SPPG menyediakan 3.000-an porsi makan setiap hari. Hal ini tentu memiliki resiko-resiko tersendiri.

Karena itu, ia meminta agar pengawasan terhadap pelaksaan MBG harus mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat, termasuk pengawasan baik lewat dinas terkait maupun BPOM.

Sumbung malah menyesalkan kalau ada informasi bahwa setiap pembangunan SPPG, para pengelola cuek dengan masing-masing kepala daerah di wilayahnya, dan lebih cenderung berurusan ke Pusat.

Dia juga menyesalkan kondisi ini sebab pemerintah kabupaten/ kota juga bertanggung jawab terhadap suksesnya program nasional ini.

“Kami kira semua pihak harus bersinergi dalam menyukseskan program ini di daerah masing-masing,” tutup putera asal Maluku ini.  

(wd)