SOLO, solotrust.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta bakal mengalokasikan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) 2019 untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Anggaran tersebut tidak lagi dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur.

"Porsi anggaran APBD untuk DPK tahun depan bisa lebih dari Rp10 miliar untuk seluruh kelurahan di Kota Solo. Dana itu tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan fisik, melainkan diprioritaskan bagi peningkatan skill dan potensi masyarakat, bagaimana pengembangan perekonomian mencapai tingkat RT/RW," jelas Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo kepada wartawan, Senin (20/8/2018).

Dikatakannya, selama ini penyaluran DPK masih terfokus untuk dua kegiatan, yakni kegiatan fisik dan nonfisik. Dengan persentase penyaluran DPK bagi kegiatan fisik sebesar 40 persen dan bagi kegiatan nonfisik sebesar 60 persen.

"Jadi DPK tahun depan seluruhnya untuk pembangunan manusia. Dana tersebut nantinya disalurkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), kemudian LPMK berkoordinasi dengan lurah-lurah setempat, potensi apa yang akan digali di kelurahan tersebut. Misalnya pelatihan servis kompor gas, pelatihan membuat kerajinan, rias pengantin, penambahan modal koperasi dan sebagainya. Bentuk pelatihan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jadi bentuk pengembangan yang menentukan wilayah setempat bukan Pemkot," ujarnya.

Menurutnya, prioritas anggaran dana pembangunan kelurahan ini selaras dengan program pemerintah pusat yang akan mengedepankan program-program peningkatan kompetensi masyarakat.

"Untuk pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan dan drainase menjadi tanggung jawab Pemkot, dalam hal itu misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang menanganinya. Maupun program-program infrastruktur yang lainnya juga akan ditangani langsung oleh Pemkot." (adr)

(way)