SOLO,solotrust.com – Pemprov Jawa Tengah menggelar forum konsultasi publik rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 di Hotel Alana, Karanganyar, pada Jumat (21/9/2018).
Sekretaris Daerah Povinsi Jawa Tengah, Dr Ir Sri Puryono KS MP dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk membahas arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan dengan penjabaran visi dan misi Pemprov Jateng.
“Stakeholders dan masyarakat dapat mulai memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RPJMD 2018-2023,” kata Sekda.
Sekda menjelaskan, bila konsultasi public ini merupakan tahap kedua proses penyusunan setelah rancangan awal RPJMD yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 hingga minggu kedua September, kemudian memasuki tahap konsultasi public, setelah itu pada Minggu ketiga bulan September 2018 membuat nota kesepakatan dengan DPRD.
“Lalu pada Minggu keempat September nanti konsultasi rancangan awal ke Kementerian Dalam Negeri, memasuki bulan Oktober Gubernur membuat surat edaran rencana strategi (Renstra), Minggu ketiga Oktober Musrenbang rancangan RPJMD, pada bulan November hingga Desember membentuk panitia khusus DPRD Raperda RPJMD, Mingu ke dua Januari evaluasi ke Kemendagri dan tahapan terakhir adalah penetapan Perda RPJMD atau paling lambat 6 bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik,” papar dia
Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan arahan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang meminta dukungan masyarakat untuk membangun Jawa Tengah.
"Saya berharap masukan dari masyarakat, pimpinan daerah, agar tepat sasaran apabila ada temuan permasalahan di daerah langsung sampaikan kepada kami, misalnya data-data siswa kurang mampu atau masyarakat kurang mampu, yang belum terdata agar kami bantu," jelas dia.
Taj Yasin mengungkap, fokus Pemprov Jateng terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia, pengentasan kemiskinan dengan memperkuat usaha ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya wirausaha dan industri baru, memberikan perlindungan usaha bagi petani/nelayan serta memberikan berbagai bantuan dan stimulan.
"Meski kemiskinan berangsur menurun, tapi belum signifikan, maka diperlukan dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan rencana pembangunan secara terpadu agar terwujud strukur ekonomi yang handal," bebernya.
Adapun dalam forum konsultasi publik tersebut dihadiri oleh pejabat pusat dan daerah, DPRD Povinsi, Akademisi, Organisasi Profesi, Asosasi Dunia Usaha, LSM, Partai Politik, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. (adr)
(wd)
