BOGOR, solotrust.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengawasan dana desa diperhatikan secara khusus. Presiden juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi dana desa agar dapat berjalan optimal.

Presiden menjelaskan, bahwa sebanyak 74.958 desa dan 8.430 kelurahan masih memerlukan pembangunan. Dengan dana desa, dia menginginkan pembangunan tersebut terlaksana, sehingga roda perekonomian di desa bisa secepat perekonomian di kota.

"Tahun 2015 telah kita berikan Rp20,76 triliun, tahun 2016 Rp46,98 triliun, tahun 2017 Rp60 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar," ungkapnya saat memimpin rapat terbatas yang membahas optimalisasi dana desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).

Presiden menegaskan kepada jajarannya untuk memastikan bahwa dana desa dengan jumlah besar tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal di lapangan. Hal pertama yang harus dipastikan menurutnya adalah bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.

"Pertama, untuk hal-hal yang produktif yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan. Kita harapkan semua yang dikerjakan di desa dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa," lanjutnya.

Sementara itu dalam kunjungan kerjanya ke Garut pada Selasa (17/10/2017), Presiden juga menegaskan kepada jajarannya untuk terus melakukan pendampingan dalam mengawal jalannya pembangunan di desa.

"Saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan. Didampingi dengan baik terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan, dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya," tegasnya.

(setneg-way)

(Redaksi Solotrust)