SOLO, solotrust.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta bakal mendirikan posko pengaduan pelanggaran kampanye yang nantinya berada di kantor Bawaslu, kecamatan hingga kelurahan di Kota Solo. Hal itu diungkapkan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Surakarta, Poppy Kusuma.
"Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kami kan pencegahan sebelum penindakan, jadi Bawaslu harus mengoptimalkan upaya mecegah dulu, namun kalau ada pelanggaran ya akan kita tangani, untuk mewujudkan Pemilu damai 2019," terang dia kepada solotrust.com Rabu (3/10/2018)
Poppy menjelaskan, bila Bawaslu terbuka bagi masyarakat yang menangkap adanya indikasi-indikasi pelanggaran kampanye untuk melaporkan lewat posko tersebut.
"Silakan masyarakat, peserta pemilu, pemantau, jika ada yang ingin dilaporkan, kita terima laporan itu. Dan kita fair, independen, laporan darimana pun kita tangani dengan profesional," jelasnya.
Sebagai bentuk upaya pengawasan lain, selain mendirikan posko itu, Bawaslu juga menggandeng sejumlah elemen, diantaranya Pramuka, OSIS, Mahasiswa serta tokoh masyarakat di Solo untuk berpartisipasi menekan peredaran Black Campaign, Hoaks, isu Sara hingga politik uang.
"Pramuka itu kan pemilih pemula, mereka akan kami libatkan sebagai pengawas partisipatif, ke depan Bawaslu menjadi lembaga peradilan Pemilu, sehingga pengawasan kita serahkan ke masyarakat, seperti Pramuka, mahasiswa, OSIS dan mayarakat, lagi pula kalau hanya mengandalkan personel Bawaslu, jumlahnya terbatas hanya 71 personel, nanti setelah mendekati hari H Pemilu kami juga akan merekrut pengawas Tempat Pemungutan Suara sebanyak 1.732 orang," beber dia
Poppy berharap dengan adanya upaya-upaya pencegahan pelanggaran kampanye itu dapat menghadirkan Pemilu yang berlangsung dengan bersih, damai dan bermartabat, sehingga minus akan membuat perseteruan antar pendukung partai politik hingga calon presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Surakarta, Budi Wahyono bersiap mendukung penuh gelaran Pemilu 2019 yang bersih, bermartabat, damai dan sejuk, jauh dari kesan permusuhan. Ia mengimbau kepada seluruh pihak agar melaksanakan Pemilu 2019 lima kotak secara fair.
"Pemilu bersih bermartabat bisa kita maknai dengan menjauhi praktik kecurangan dan kampanye hitam, menjauh dari isu Hoaks, Sara, maupun ujaran kebencian dan paling penting bagaimana kemudian masyarakat berdaulat menentukan hak pilih secara aman tanpa adanya intimidasi ataupun money politik," tandasnya.
Budi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergembira menyambut datangnya pesta demokrasi. Selain itu, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri maupun petugas Bawaslu dan KPU hingga para pemuka agama agar menjaga netralitasnya.
"Pileg maupun Pilpres bisa disambut dengan gembira karena pesta demokrasi, bukan ajang menebar konflik, saya kira ini kontra produktif jika demikian justru melemahkan modal sosial kita yaitu persatuan, peserta pemilu hadir menawarkan visi misinya, kemudian rakyat menentukan hak pilihnya," ujarnya.
"Independensi, netralitas harga mati tanpa memihak salah satu kubu. Justru harus bisa meneduhkan suasana memberikan rasa nyaman kepada masyarakat," pungkas dia. (adr)
(wd)
