SOLO, solotrust.com - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) akan memberikan masukan pada pemerintah mengenai paket kebijakan nomor 16 terutama terkait relaksasi DNI.
Masukan itu akan disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin yang diadakan di Kota Solo selama 3 hari, Senin - Rabu, 26 - 28 November 2018.
Rapimnas kali ini mengangkat tema “Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani menerangkan, tema yang diangkat betepatan dengan situasi dan kondisi perekonomian dan daya saing dunia usaha Indonesia saat ini dan ke depan.
Pada saat ini pemerintah bersama - sama dengan Kadin mencoba merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Acara kali ini menjadi sangat penting karena bertepatan dengan peluncuran paket kebijakan pemerintah Nomor 16 yang mencakup 3 hal yaitu tax holiday, dana hasil ekspor, dan relaksasi DNI," tuturnya saat jumpa pers di Hotel Alila Solo, Senin (26/11/2018).
Paket Kebijakan Ekonomi XVI mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE), dan relaksasi Daftar Negatif investasi (DNI).
DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.
Rosan memaparkan, terkait tax holiday dan dana hasil ekspor memang sudah dibicarakan dari awal antara pemerintah dengan Kadin. Tapi sayangnya terkait relaksasi DNI, dari dunia usaha belum diajak dialog.
Pihaknya meminta pemerintah melalui Menko dan Kementerian terkait agar kebijakan dikaji atau dievaluasi kembali. Ia minta program ini disosialisasikan pada dunia usaha, serta dikaji ulang agar ada masukan dari dunia usaha.
"Kehadiran Menko dan Kementerian terkait sangat penting untuk memberikan pemaparan terutama mengenai relaksasi DNI," imbuhnya.
Sebagai pembawa kepentingan dunia usaha, kata Rosan, Kadin selalu mendorong untuk menjaga iklim relaksasi dan perkembangan dunia usaha dengan memprioritaskan usaha kecil dan menengah.
Oleh sebab itu Kadin ingin memastikan bahwa kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membawa dampak positif, masif, terukur dan terstruktur pada dunia usaha dan masyarakat Indonesia.
Rapimnas kali ini dinilai menarik karena terjadi dialog interaktif yang intens antara pemerintah dan dunia usaha. Terlebih akan hadir para pengusaha dari pusat, provinsi hingga kabupaten / kota. Sebelumnya, pihaknya sudah bertemu dengan 124 asosiasi di bawah Kadin.
Ia berharap, masukan dari Kadin menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menyempurnakan dan juga mengevaluasi kembali kebijakan mengenai relaksasi DNI.
"Sehingga kita ingin memastikan kebijakan itu membawa asas manfaat bagi dunia usaha," pungkasnya. (Rum)
(wd)
