Selasa , 1 Desember 2020

Menko PMK: Satu Kabupaten/Kota Harus Punya Minimal Satu PCR

18 Juli 2020 23:33 WIB


Ilustrasi (Pixabay)

MADIUN, solotrust.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta setiap kabupaten dan kota memiliki paling sedikit satu mesin PCR. Dia meminta kepada bupati dan wali kota Madiun untuk mengusulkan pengadaan PCR kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional.

"Tadi saya sudah minta ke Pak Wali Kota dan Pak Bupati untuk mempelajari kemungkinan pengadaan PCR, mesin PCR di masing-masing rumah sakit. Paling tidak di kabupaten atau kota punya satu," jelas Menko PMK usai melakukan pertemuan dengan Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Wali Kota Madiun Maidi, di Kantor Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (17/07/2020).



Selain itu, pengadaan kebutuhan operasional, seperti PCR kits, reagen ekstraksi, dan lainnya, menurut Muhadjir Effendy bisa diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

"Kalau bisa pengadaannya bisa diserahkan pada masing-masing kabupaten/kota dengan anggaran untuk Covid-nya. Kalau tidak nanti juga bisa mengajukan ke Kemenkes," tuturnya. 
Muhadjir Effendy mengungkapkan, hal itu harus dilakukan untuk mempercepat kepastian status pasien apakah dalam keadaan suspek atau terkonfirmasi positif Covid-19. Sebab, kata dia, masih banyak kasus pasien hingga meninggal dunia tidak diketahui statusnya, apakah positif atau negatif Covid-19. Karena itu, untuk mengurangi kasus serupa terulang, menurutnya harus tersedia mesin PCR. 

"Supaya itu, maka setiap kabupaten/kota harus punya mesin PCR sendiri sehingga spesimen tidak perlu dikirim terlalu jauh, tapi juga bisa di tempat itu," katanya.

"Jadi paling tidak mereka harus segera diketahui statusnya. Targetnya maksimum dua hari sudah bisa diketahui," imbuhnya.

Muhadjir Effendy meminta pemerintah kabupaten kota untuk menyediakan ruangan khusus dengan tingkat keamanan tinggi sebagai tempat mesin PCR dan tempat dilakukannya pengetesan spesimen. Penyediaan fasilitas bisa di RSUD kabupaten/kota atau di RS swasta.

"Karena itu, saya juga minta kepada Pak Bupati dan Pak Wali Kota tolong disiapkan ruangan untuk BSL-2 minimum. Syukur-syukur BSL-3. Jadi yang tingkat keamanannya level 2. Syukur-syukur bisa level 3," tukasnya.

(redaksi)

  • Kontak Informasi SoloTrust.com
  • Redaksi: redaksi@solotrust.com
  • Media Partner: promosi@solotrust.com
  • Iklan: marketing@solotrust.com