JAKARTA, solotrust.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri peluncuran buku yang berjudul 'Mengarungi Badai Pandemi' pada Sabtu (24/7) secara daring. Buku ini ditulis oleh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
“Buku ini ditulis oleh tim penulis yang sungguh sangat kreatif menangkap sisi-sisi kemanusiaan dan menyampaikan tantangan yang dihadapi," kata Menkeu.
Sri Mulyani menyebut pandemi Covid-19 adalah suatu tantangan luar biasa yang tidak hanya mengancam jiwa manusia, namun juga mampu mempengaruhi dan mengoyak perekonomian suatu negara. Semua negara di dunia menggunakan instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi serta keuangan.
Hal itu membutuhkan respon kebijakan yang juga extraordinary, lanjut Menkeu. Salah satunya adalah APBN yang harus menjawab begitu banyak tantangan di masa pandemi ini diantaranya kebutuhan untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, bantuan sosial, membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah dan menjaga perekonomian.
Dengan kondisi pandemi dimana kebutuhan belanja negara meningkat untuk penanganan Covid-19 sementara di sisi lain sektor penerimaan negara terganggu karena perekonomian tidak bekerja optimal, maka diperlukan tambahan pembiayaan untuk merespon defisit APBN.
"Kami di Kementerian Keuangan merespon dengan whatever in take (demi apapun), apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia," jelas Menkeu.
Menkeu mengatakan buku ini berisi cerita dan kisah dibalik layar para pengelola surat utang negara yang bekerja secara luar biasa keras, profesional, namun manusiawi. Mereka adalah manusia-manusia biasa seperti rakyat Indonesia lainnya.
Mereka juga adalah orang tua atau anak dari masing-masing keluarganya yang harus bergelut untuk menjalankan tugas yang luar biasa ini dan kadang-kadang dihadapkan pada sebuah ujian.
"Saya berharap buku ini akan mampu menghadirkan sebuah cerita dan sekaligus edukasi bagi rakyat Indonesia sehingga mereka tidak hanya bicara tentang hutang sebagai stigma namun dia bisa memahami sebuah instrumen yang dijaga secara profesional, prudent dan bertanggung jawab," pungkas Menkeu. (rizka)
(zend)
