SOLO, solotrust.com- Agar kebijakan terkait pengendalian lebih tepat sasaran, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerjasama dengan pemerintah daerah di kawasan eks Karesidenan Surakarta, terutama terkait pembaruan data inflasi terkini.

Wakil Ketua TPID Surakarta Bandoe Widiarto memaparkan beberapa upaya yang dilakukan TPID untuk pengendalian inflasi. Antara lain menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, koordinasi dan kerja sama, serta menjaga komunikasi. TPID ingin memastikan realisasi inflasi di Soloraya bisa dijaga di tahun 2018 ini.

"Untuk ketersediaan pasokan kami membentuk klaster bawang merah dan bawang putih di beberapa daerah. Sedangkan untuk memastikan kelancaran distribusi salah satu yang kami lakukan adalah sidak pasar," kata Bandoe yang juga merupakan Kepala BI Kantor Perwakilan Solo pada acara "High Level Meeting" TPID Solo Raya, Senin (26/2/2018).

Sedangkan untuk keterjangkauan harga, pihaknya akan menggelar pasar murah di waktu tertentu. Untuk koordinasi dan kerja sama serta komunikasi, pihaknya aktif melakukan kerja sama antar daerah untuk pengembangan ekonomi sesuai potensi daerah masing-masing.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Budiyanto Eko Purwono mengatakan Pemprov Jawa Tengah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di tiap daerah.

"BUMR ini semacam BUMD tetapi di tingkat desa. Nantinya BUMR ini lebih menggarap potensi yang ada di masing-masing desa dengan mendirikan perusahaan," katanya.

BUMR lebih ke komoditas seperti kebutuhan pokok masyarakat. Pihaknya berharap dengan adanya BUMR, data yang ada di lapangan bisa lebih valid. Selama ini kan tidak begitu, kami sering kesulitan mengetahui data yang sebenarnya ada di lapangan. (Arum)

(wd)