BOYOLALI, solotrust.com - Serapan pupuk bersubsidi bagi para petani di Kabupaten Boyolali pada 2021 dan 2022 masih rendah. Hal itu lantaran sebagian petani belum memiliki kartu tani.
Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Boyolali, Agus Pramudi mengatakan, pada 2021 serapan pupuk bersubsidi bagi petani di wilayah Boyolali hanya 79 persen. Pupuk itu berjenis urea, sementara 21 persen para petani di Boyolali belum memiliki kartu tani.
“Dulu ada yang mengatakan bahwa pupuk langka itu salah, sedangkan yang benar memang para petani ini belum memiliki kartu tani. Berarti yang benar-benar memiliki kartu baru 79 persen,” katanya kepada wartawan, usai melakukan rapat koordinasi dan penyerahan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) 2022 distributor dengan Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Mojosongo, Boyolali, Jumat (28/01/2022).
Adapun alokasi pupuk di Boyolali pada 2022 ini, rinciannya urea sebanyak 21,907 ton, ZA 9,231 ton, NPK 11,765 ton, SP-36 904 ton, pupuk NPK untuk kakao 1 ton, pupuk organik 6,662 ton, dan pupuk organik cair sebanyak 900 liter.
“Kalau harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2022 ini. Pupuk urea Rp2.250/kg, SP-36 Rp2.400/kg,ZA Rp1.700/kg, NPK Rp 2.300/kg, NPK untuk kakao Rp3.300/kg, organik Rp800/kg, dan pupuk organik cair Rp20.000/kg,” urai Agus Pramudi.
Terkait petani belum memiliki kartu tani, pembelian dilakukan secara manual. Pada 2021 lalu selama dua bulan, November dan Desember dilakukan pembelian secara manual. Sementara pada 2022 akan dilakukan di awal tahun.
“Kartu tani tersebut yang buat BRI pusat dan sudah diserahkan di angka 99 persen. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya diserahkan terhadap para petani,” kata dia.
Sementara, distributor pupuk bersubsidi CV Berkah Abadi, Sugiyanto meminta para pengecer pupuk bersubsidi untuk taat aturan dan menjalankan amanatnya sesuai koridor yang ada.
“Ini sifatnya bukan barang dagangan, maka kami dari distributor memberikan pemahaman terhadap mereka para pengecer,” ucapnya.
Disinggung terkait kartu tani, Sugiyanto mengatakan banyak kendala di lapangan, mulai dari sinyal serta EDC rusak saat petani melakukan pembelian pupuk.
“Tadi disampaikan Pak Dinas Pertanian, kendala mulai dari sinyal maupun EDC yang rusak. EDC tersebut yang bisa memperbaiki hanya BRI,” pungkasnya. (jaka)
(and_)
