KARANGANYAR, solotrust.com - Bentuk dukungan untuk mengeliminasi tuberkulosis (TBC) membutuhkan peran aktif semua pihak, seperti Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan (Faskes) milik pemerintah dan swasta, pemangku kebijakan daerah serta media massa. Diharapkan, langkah tracing, testing, dan treatment terhadap pengidapnya dapat optimal dan mencegah penularan lebih luas.
Permasalahan itu mengemuka dalam Pernyataan Bersama Upaya Kolaborasi Penanggulangan Tuberkulosis di Karanganyar, Senin (31/10/2022).
Dalam kegiatan ini, Sub Recipent Mentari Sehat Indonesia (SSR MSI) Kabupaten Karanganyar selaku penyelenggara mengundang Ketua DPRD Bagus Selo, anggota legislatif Komisi D, perwakilan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis (KOPI TB) Kabupaten Karanganyar, perwakilan faskes pemerintah dan swasta serta awak media.
Manajer Kasus Distric Public Private Mix (MK DPPM MSI) Karanganyar, Efitya menyampaikan keterlibatan multisektoral dalam mengeliminasi TB belum optimal serta kurangnya pelaporan kasus TB, terutama di rumah sakit dan juga layanan primer swasta.
Dalam tiga tahun terakhir, kesenjangan penemuan pasien TBC di Indonesia, di antara orang terduga sakit TBC, setiap tahunnya masih melebihi 30 persen. Mayoritas laporannya berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) publik.
“Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar di bawah arahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, memimpin koordinasi jaringan DPPM bersama puskesmas dan organisasi profesi di Karanganyar. Jaringan ini dinilai akan menerima manfaat dengan melibatkan organisasi masyarakat untuk memperkuat fungsi kesehatan masyarakat, seperti investigasi kontak, edukasi masyarakat, pelacakan pasien mangkir bagi pasien-pasien yang dirawat di faskes sektor swasta,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis (KOPI TB) Karanganyar, Sri Winarno, mengatakan Mentari Sehat Indonesia (MSI) Karanganyar sebagai mitra Dinas Kesehatan Karanganyar berkontribusi dalam kegiatan investigasi kontak dan pelacakan kasus LTFU disertai koordinasi bersama programmer puskesmas setempat dalam setiap kegiatannya.
"Di sini MSI Karanganyar mendorong keterlibatan peran legislatif dan eksekutif di Kabupaten Karanganyar. Keterlibatan ini penting untuk mendorong munculnya kebijakan-kebijakan dan dukungan pemangku kebijakan dalam eliminasi TB di Kabupaten Karanganyar,” kata Sri Winarno.
“Tujuannya agar standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Karanganyar diterapkan dan salah satu indikator SPM yang harus diterapkan adalah dalam isu TBC. Indikator SPM untuk TBC dapat dicapai, salah satunya melalui keterlibatan layanan swasta dalam penemuan kasus dan tercatat dalam sistem informasi TB,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menyampaikan upaya kolaborasi penanggulangan TBC dilakukan melalui wajib notifikasi, baik layanan swasta maupun pemerintah. Dengan harapan terlaporkannya kasus tersebut dapat dilakukan investigasi kontak lebih maksimal.
"Di sini MSI Karanganyar sebagai representasi masyarakat yang sadar terhadap tuberkulosis. Dalam bergerak tentunya membutuhkan dukungan dari multi sektoral. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi kolaborasi dalam penanggulangan TBC di Karanganyar,” ujarnya.
Kasus TBC di Indonesia menduduki urutan ketiga tertinggi. Situasi kesehatan dihadapi negeri ini selain TBC juga pandemi Covid-19 multivarian serta kasus stunting.
“Saat ini pemerintah disibukkan mengatasi inflasi. Belum lagi tiga ancaman tentang TBC, pandemi Covid-19, dan stunting. Ini sangat membebani, terutama masyarakat miskin ekstrem. Kebijakannya mendatang dipastikan diprioritaskan untuk mengatasi tiga ancaman kesehatan tersebut,” pungkas Bagus Selo. (joe)
(and_)
