SUKOHARJO, solotrust.com – Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta (Jatijaya) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas anggota DPRD se-Jatijaya di Solo Baru Sukoharjo, Selasa (01/11/2022).
Ketua BPW PKS Jatijaya, Fikri Faqih mengingatkan kembali tugas legislator dari PKS harus siap berlari, siap menjadi pemimpin, dan berperan di mana saja.
“Anggota Dewan PKS harus siap jadi pemimpin, siap berlari, tidak hanya di ibu kota, tapi juga di daerahnya masing-masing. Khususnya legislator ini mengemban amanah dari rakyat, maka harus siap berperan di mana saja,” tegasnya dalam siaran pers diterima solotrust.com.
Fikri Faqih menyebut, legislator PKS memiliki tugas membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Menurutnya, hal itu menjadi tujuan utama anggota DPRD. Dunia lagislatif merupakan sarana pengembangan diri anggota PKS menjadi negarawan.
“Dunia lagislatif ini sarana pengembangan diri anggota PKS menjadi negarawan. Rugi kalau legislator tidak berbuat apa-apa. tempat menggembleng diri di legislatif, dengan stratanya masing-masing," terang Fikri Faqih.
Pihaknya mengingatkan, legislator PKS memiliki tugas advokasi. Anggota DPRD asal PKS membawa kepentingan rakyat dan umat, sehingga perannya mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
Pria kelahiran Tegal ini juga menyebutkan, calon legislatif (Caleg) PKS harus menjadi penerjemah positif terhadap konstitusi maupun turunannya, baik itu undang-undang, perda, serta regulasi lainnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini menambahkan, legislator PKS memiliki peran menyeimbangkan dinamika negara.
“Sebagaimana kita tahu, ada saja pihak yang ingin umat ini terpecah belah, bangsa ini tidak satu, kita punya peran menyelamatkan. Menjaga konstitusi dan keutuhan negara," papar dia.
Fikri Faqih juga menyebutkan, bimtek ini menjadi sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan legislator PKS agar mengoptimalkan perannya.
“Kita bagian dari bangsa, umat rakyat negara, mereka mengharapkan solusi atas permasalahan mereka. Forum ini juga menjadi forum koordinasi DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta menambah kuantitas dan menumbuhkan struktur,” pungkasnya.
(and_)
