SEMARANG, solotrust.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menggelar diskusi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah dinasnya, Kamis (10/11/2022). Kali ini, pihaknya mengajak perwakilan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Jawa Tengah dari unsur pakar, pekerja, dan pengusaha.

Ganjar Pranowo menerima dan mendengarkan berbagai masukan, baik dari buruh maupun pengusaha. Keduanya masih punya pandangan masing-masing terkait dasar penetapan upah minimum.

“Intinya di tengah situasi yang belum seratus persen, baik untuk seluruh perusahaan, maka dialog seperti ini menjadi penting agar saling memahami kondisi masing-masing sehingga keputusan upah itu betul-betul merepresentasikan kesepakatan,” kata dia.

Diskusi ini dilakukan untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat sebelum pengumuman keputusan UMP pada 21 November mendatang.

“Minimal secara konseptual saya usulkan, UMP naik sekian di pusat dan diberikan catatan ini bisa diberlakukan kepada perusahaan dalam hal perusahaan yang seperti ini, maka wajib mengikuti,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengaku lebih setuju dengan kebijakan upah sektoral, sehingga, penetapan upah bisa disesuaikan pada kondisi per industrinya.

Ruang diskusi ini, kata Ganjar Pranowo, masih akan dibuka untuk menampung masukan dan formula baru terkait penetapan upah. Selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai pertimbangan.

“Saya titipkan untuk diskusi lagi untuk mendekatkan formula-formula yang ada. Kondisi ini menjadi catatan sosiologis di Jawa Tengah yang merepresentasikan keputusan untuk kami usulkan ke pusat,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi hadir dalam forum itu mengapresiasi Ganjar Pranowo yang terus membuka ruang diskusi.

“Oh iya positif, bagus, jadi meeting of mind juga. Kita harapkan supaya nanti ada satu kesamaan,” ujarnya.

Frans Kongi menyebut, para pengusaha memilih PP No 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan upah.

“Kami perusahaan di Jawa Tengah komitmen, pasti ada kenaikan upah, tapi berapa kami belum tahu. Kita tunggu angka dari Badan Pusat Statistik,” tandasnya.

Sementara itu, perwakilan buruh dari KSPSI, Wahyu Rahadi mengaku senang bisa menyampaikan pendapatnya dari perwakilan Soloraya langsung ke Ganjar Pranowo. Sebagai buruh, kata Wahyu Rahadi, mereka merasa dimanusiakan.

“Kita merasa diuwongke sih sebenarnya ya. semuanya pasti bisa dibicarakan dan penting bagi kami untuk kemudian menyampaikan juga apa yang ada di lapangan,” katanya.

Wahyu Rahadi berharap Ganjar Pranowo sebagai pengambil kebijakan tingkat pemerintah provinsi bisa melihat lebih arif. Khususnya terkait kondisi tenaga kerja di Jawa Tengah. Terlepas dari posisinya sebagai gubernur adalah pelaksana undang-undang.

“Saya kira ini menjadi sangat penting ya. Saya juga mendukung kalau kemudian Pak Ganjar mau menghidupkan kembali upah sektoral karena diskusinya nanti lebih asyik,” tegasnya. (fjr)

(and_)