JAKARTA, solotrust.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin sinergi strategis untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam pengembangan Koperasi Merah Putih di desa-desa. Program ini menargetkan pendirian 80 ribu koperasi, diproyeksikan dapat menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, pengembangan Koperasi Merah Putih sangat luar biasa. Selain sebagai pemberdayaan ekonomi desa, program ini juga menjadi sarana pembukaan lapangan kerja baru bagi masyaarkat.

"Ini adalah solusi luar biasa. Program presiden ini tidak hanya memberdayakan ekonomi desa, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan penciptaan lapangan kerja," kata dia, usai menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (01/07/2025), dilansir dari laman resmi. Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id.

Yassierli menegaskan komitmen penuh Kemnaker dalam mendukung implementasi program ini melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), tenaga instruktur terlatih, serta skema pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja.

“Kami siap berperan aktif dalam pengembangan koperasi desa. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten adalah kunci keberhasilan dan kami akan mendukungnya melalui pelatihan, pendampingan, hingga sertifikasi,” tegasnya.

Nota kesepahaman mencakup tiga poin utama. Pertama, optimalisasi pemanfaatan BLK tersebar di berbagai daerah. Kedua, penguatan instruktur serta pengembangan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ketiga, pemberdayaan BLK Komunitas (BLKK) sebagai penggerak koperasi berbasis masyarakat.

“Tiga poin ini menjadi fondasi kerja sama yang akan terus dikembangkan untuk membentuk koperasi profesional dengan dukungan SDM unggul,” ujar Yassierli.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menambahkan, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor, khususnya dalam memperkuat koperasi berbasis komunitas.

“Koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Penguatan SDM dan kelembagaan merupakan fondasi utama untuk menciptakan koperasi modern dan berdaya saing,” tuturnya.

Budi Arie juga menjelaskan, ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta fasilitasi pembentukan berbagai jenis koperasi, seperti koperasi pekerja, buruh, pengemudi, dan kurir berbasis aplikasi.

“Langkah ini diharapkan dapat membentuk ekosistem koperasi yang tangguh dan inklusif, serta membuka lapangan kerja dalam skala besar, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor informal,” pungkasnya.

(and_)