Hard News

Efektifkan Penanganan Covid-19, Jokowi Instruksikan Penguatan Faskes Tingkat I

Sosial dan Politik

18 Mei 2020 18:31 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA, solotrust.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama di masing-masing wilayah (puskesmas) diperkuat. Ribuan puskesmas di Indonesia dinilai dapat mengoptimalkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di tingkat daerah.

Presiden mengatakan terdapat 10.134 puskesmas di Tanah Air di mana sekira 4000 di antaranya dilengkapi fasilitas rawat inap. Selain itu, terdapat pula 4883 dokter praktik keluarga dan klinik-klinik pratama yang melayani Jaminan Kesehatan Nasional.



"Ini betul-betul perlu diefektifkan sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, pelacakan, dan penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan di wilayah itu," ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19, Senin (18/05/2020).

Tak hanya itu, Presiden juga ingin agar jaringan puskesmas dapat menjadi simpul pemantauan bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG). Dalam kesempatan itu pula, Kepala Negara mengingatkan jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Laporan terakhir yang ia terima, penyaluran sejumlah bantuan sosial masih berada pada tingkatan rendah.

"BLT desa kurang lebih baru 15 persen dan bansos tunai kurang lebih 25 persen, tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya," tuturnya dalam keterangan tertulis Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Untuk itu, Jokowi menginstruksikan agar jajarannya menyelesaikan sejumlah proses dan persoalan yang dirasa menghambat proses penyaluran, seperti data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan non-DTKS.

"Beri fleksibilitas pada daerah, terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasional di lapangan sehingga akan memudahkan. Tentu saja akuntabilitas harus dijaga," serunya.

(redaksi)

Berita Terkait

Berita Lainnya