JAKARTA, solotrust.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka HA (Direktur dan Komisaris PT SR) terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pelaksanaan pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Tersangka HA ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 27 Juli 2020 hingga 15 Agustus 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Biro Humas KPK dalam siaran persnya menjelaskan, perkara ini bermula dari tertangkap tangannya DWP, anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 bersama tiga orang lainnya di Jakarta pada 13 Januari 2016 dengan barang bukti total sekira USD 99 ribu. Uang itu merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

"KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa tersangka HA dan kawan-kawan diduga memberikan uang kepada sejumlah pihak," tambah Biro Humas KPK.

Pihak-pihak itu adalah AHM selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp8 miliar pada Juli 2015 dan Rp2,6 miliar pada Agustus 2015; dan DWP selaku anggota DPR RI periode 2014-2019 sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

"Pemberian-pemberian tersebut diduga terkait pekerjaan proyek infrastruktur pada Kementerian PUPR," terang Biro Humas KPK.

Atas perbuatannya, HA disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(redaksi)