SEMARANG, solotrust.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayahnya melakukan pengecekan ijazah yang ditahan sekolah. Hal ini menyusul adanya laporan masyarakat tentang penahanan ijazah oleh pihak sekolah tertentu.
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo usai memimpin rapat percepatan penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (07/09/2020). Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada kasus penahanan ijazah oleh sekolah di Jawa Tengah dengan alasan apa pun.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saya minta cek semua sekolah, ada berapa ijazah yang belum diambil. Biar kita tahu, berapa banyak dan apa penyebabnya,” kata gubernur Jateng, dilansir dari Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, jetengprov.go.id.
Pihaknya tak ingin kasus penahanan ijazah sebagaimana terjadi di Kota Solo kembali terulang. Dalam kasus itu, ada salah satu orang tua siswa mengeluh ke Ganjar Pranowo melalui media sosial, terkait ijazah anaknya ditahan sekolah akibat belum melunasi administrasi. Padahal, dia mengaku benar-benar dari warga kurang mampu dan berjanji akan menyicilnya.
“Saya langsung cek semalam, ternyata pihak sekolah jawabannya tidak menahan, silakan diambil. Terus soal nanti hutangnya gimana, saya bilang yang membereskan gubernur, tapi jangan ditahan,” terangnya.
Ganjar Pranowo menegaskan, pihak sekolah tak boleh menahan ijazah siswanya dengan alasan apa pun. Apabila ada yang menahan ijazah hanya karena belum melunasi administrasi, itu akan menjadi urusannya.
“Kalau ada yang niat menahan karena itu (belum bayar), kuwi urusane sama gubernur (itu urusannya sama gubernur-red),” tegasnya.
Persoalan penahanan ijazah itu bukanlah kali pertama. Selama ini, Gubernur Jateng beberapa kali melunasi administrasi siswa akibat adanya penahanan ijazah. Tak hanya SMA/SMK atau SLB negeri, siswa dari sekolah swasta atau SMP yang bukan menjadi kewenangannya juga kerap dilakukan.
“Swasta ini sulit, kalau negeri misalnya SMP saya minta kabupaten/kota menyelesaikan, kalau tidak bisa baru saya bantu. Nah yang sulit itu swasta, saya berkali-kali berhadapan dengan sekolah swasta, tetap tidak bisa dan harus bayar,” terangnya.
Ganjar Pranowo mengatakan beberapa kali mengambil ijazah siswa dari sekolah swasta. Adapun pihak yang ia bantu adalah siswa dari keluarga benar-benar tidak mampu.
“Tapi yang mampu ya jangan. Saya juga minta sekolah swasta, tolong perhatikan pada mereka yang tidak mampu. Kita tunjukkan keberpihakan kita. Kalau tetap saja tidak bisa, nanti saya yang bantu. Tak golekke cara, masak ora bisa (Saya carikan cara, masak tidak bisa-red),” katanya.
Kendati demikian, Ganjar Pranowo menemukan fakta tidak semua penahanan ijazah oleh sekolah hanya karena persoalan administrasi. Setelah diselidiki, ada banyak faktor mengapa pihak sekolah belum memberikan ijazahnya.
“Sebenarnya, itu ternyata nggak semuanya ditahan juga, ada beberapa yang kami temukan ternyata siswanya belum cap jempol, waktu pembagian tidak datang, dan lainnya, maka suasana kebatinannya ke publik saat lapor ke saya beda. Semoga masalah-masalah seperti ini tidak kembali terjadi,” pungkasnya.
(redaksi)
