JAKARTA, solotrust.com - Calon Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengutarakan sejumlah program unggulan yang akan dilaksanakannya saat memimpin Kementerian Sosial (Kemensos) dengan melibatkan kementerian hingga perguruan tinggi.
Hal itu disampaikannya usai diperkenalkan Presiden RI Joko Widodo sebagai calon menteri sosial di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020) sore. Program pertama diusung Risma adalah perbaikan data penerima bantuan. Dalam hal ini, Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait data kependudukan, serta perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing.
“Akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan, sehingga output atau goal-nya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan tinggi,” ujar wali kota Surabaya, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
Program kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Ditegaskannya, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 kemanusiaan, keadilan, serta fakir miskin dan anak terlantar berada di bawah tanggungan pemerintah.
“Karena itu, kami akan perhatian, terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin, itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya. Sehingga anak-anak kita bukan hanya menengadahkan tangan, tapi mereka bisa melakukan segala sesuatu,” kata Risma.
Berdasarkan pengalaman saat menjalankan program tersebut di Kota Surabaya, ungkap Risma, kaum disabilitas dan anak-anak jalanan juga dapat berkontribusi untuk bangsa dan negara. Pihaknya juga menjelaskan mengenai program untuk anak terlantar sehingga mendapatkan haknya.
“Kita pengin bahwa anak-anak semua mendapatkan hak untuk dia bisa mendapatkan akses pendidikannya. Mereka juga harus mendapatkan hak untuk kesehatannya,” tegas dia.
Dalam hal ini, imbuhnya, Kemensos antara lain akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Selanjutnya, program ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
“Kami akan memberdayakan. Kalau suaminya sudah bekerja, namun kondisinya masih butuh bantuan atau miskin, maka kami akan melibatkan mesin yang kedua, yaitu kaum ibu-ibunya,” terang Risma.
(redaksi)
