Solotrust.com - Jepang telah menyetujui rencana untuk membuang lebih dari satu juta ton air yang terkontaminasi dari pembangkit nuklir Fukushima ke laut. Tak pelak, hal ini memicu reaksi penolakan dari beberapa penduduk setempat yang bergerak di industri perikanan. Bukan itu saja, negara tetangga seperti Tiongkok dan Korea Selatan juga ikut menentang rencana tersebut.
Pemerintah Tokyo mengatakan pelepasan air olahan pembangkit nuklir ke laut kemungkinan baru akan dimulai dua tahun mendatang. Kesepakatan ini datang setelah perdebatan bertahun-tahun dan diperkirakan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikannya.
Saat ini, air radioaktif diolah dalam proses penyaringan kompleks yang menghilangkan sebagian besar unsur radioaktif, namun beberapa unsur tetap ada, termasuk tritium. Hasil olahan itu lalu disimpan dalam tangki besar. Namun, operator pabrik Tokyo Electric Power Co (TepCo) kabarnya tengah kehabisan ruang.
Menurut laporan Reuters, sekira 1,3 juta ton air radioaktif atau setara volume 500 kolam renang standar Olimpiade, saat ini disimpan di tangki tersebut.
Kelompok aktivis lingkungan seperti Greenpeace telah lama menyatakan penolakannya untuk membuang limbah radioakfif ke laut. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu menyebut rencana pemerintah Jepang membuang air olahan pembangkit nuklir ke laut menunjukkan mereka sekali lagi telah mengecewakan rakyat Fukushima.
Industri perikanan Jepang juga menentang rencana kontroversial itu. Mereka khawatir konsumen akan menolak membeli produk dari daerah tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan menyesalkan langkah pemerintah Jepang yang hendak membuang limbah radioaktif ke laut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian juga mendesak Jepang untuk bertindak secara bertanggung jawab.
"Untuk melindungi kepentingan publik internasional serta kesehatan dan keselamatan rakyat Tiongkok, pemerintah Tiongkok telah menyatakan keprihatinan besar kepada pihak Jepang melalui saluran diplomatik," kata Zhao, dikutip dari BBC, Selasa (13/04/2021).
Di lain pihak, Amerika Serikat (AS) tampaknya mendukung keputusan Negeri Sakura itu. Pemerintah Negeri Paman Sam menyebut Jepang telah mengadopsi pendekatan sesuai standar keselamatan nuklir yang diterima secara global. (and)
(end2021)
