SOLO, solotrust.com – Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMP beberapa tahun belakangan ini membawa peluang sekaligus ancaman bagi sekolah swasta di Kota Solo dalam hal keterisian kuota peserta didik baru.
Sejumlah sekolah merasa diuntungkan karena hal ini mendatangkan peluang dengan keterisiannya kuota peserta didik baru secara penuh, sedangkan disisi lain terdapat sekolah yang menjadikan hal ini sebagai ancaman karena berkurangnya jumlah pendaftar.
Salah satu sekolah swasta di Kota Solo yang kecipratan peluang ini adalah SMA Batik 1 yang berlokasi di Kecamatan Laweyan, Solo.
Ditemui Solotrust.com, Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta, Sutana mengungkapkan sistem zonasi menjadi peluang bagi sekolah swasta dan mendatangkan keuntungan bagi sekolah yang ia pimpin.
“Kami di laweyan memang tidak ada SMA negeri, tapi ya memang jalurnya ke SMA negeri tetap ada, tetapi kami melihat zonasi ini menjadi sebuah peluang bagi swasta, terutama anak-anak yang punya prestasi dan ingin mengembangkan prestasinya maka kami berpikir positif peluang kami ada dan kami menyakini dengan zonasi kami di untungkan,” ujar Sutana saat berada di kantornya SMA Batik 1 Solo, Senin (13/6).
Salah satu strategi yang diterapkan Sutana dalam memanfaatkan momentum ini adalah dengan mempersiapkan PPDB sejak jauh hari dan promosi sepanjang tahun.
“Kami sebagai sekolah swasta sudah mempersiapkan PPDB tidak hanya dari sekian bulan tapi memang kami sepanjang tahun itu promosi. Jadi kami persiapkan promosi itu sepanjang tahun setelah PPDB langsung mulai lagi promosi,” ungkap Sutana.
“Banyak kegiatan yang kami eksplore kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mengetahui. Seperti memperhatikan keunggulan sekolah dalam bentuk apapun. Seperti sosmed, kertas dan beberapa media yang lain. Sehingga harapan kami, kami melangkah sejak awal untuk persiapan PPDB,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sutana mengungkapkan kuota peserta didik baru di sekolah yang tergabung dalam naungan Yayasan Pendidikan Batik Batari ini sudah mencapai angka 70 persen.
“Karena sudah hampir terpenuhi seluruhnya (kuota peserta didik baru) dan hanya tinggal menunggu beberapa siswa sebagai cadangan kami kalau nanti ada anak-anak yang keterima di (SMA) negeri. Untuk saat ini kami sudah mendapatkan 70 persen yang kami terima dan tinggal 30 persen untuk penerimaan siswa baru ini,” ungkap Sutana.
Sedangkan disisi lain, kebijakan sistem zonasi menjadi sebuah ancaman bagi SMP Muhammadiyah 4 Solo.
Humas SMP Muhammadiyah 4 Solo, Toto Cahyo menjelaskan sejak diterapkannya sistem ini tiga tahun silam, mengakibatkan penerimaan peserta didik baru di sekolah itu mengalami penurunan.
“Sangat terasa sekali dampaknya, terutama waktu awal-awal sistem zonasi itu. Jadi secara umum penerimaan siswanya itu mengalami penurunan. Adanya zonasi untuk negeri ini jadi selama 3 tahun ini kita malah mengalami penurunan jadi 1 kelas, 2 kelas,” jelas Toto.
Untuk mengatasi persoalan ini, lanjut Toto, strategi yang dilakukan yakni menjalankan sosialisasi dan promosi melalui media sosial dan terjun langsung ke lapangan.
“Untuk sosialisasinya kita lewat medsos, baik itu whatsapp, facebook, dan instagram juga. Jadi lewat 3 itu, kemudian juga lewat pemasangan baliho juga, sama browsur yang dikirim ke SD swasta, terutama yang islami, kayak SD muhammadiyah, Al-islam, dan negeri juga, tapi baru dimulai baru-baru ini untuk SD negerinya. Tapi yang utama kita bidik itu yang SD swasta yang berbasik islam,” urainya.
Hingga Senin (13/6) kemarin, tercatat sudah ada 23 calon peserta didik baru yang mendaftar dari target dua kelas excellent dan satu kelas regular yang dibuka.
“Kelas baru yang dibuka kalau swasta itu sebanyak-banyak ya. Tapi kita targetnya dua kelas excellent dan satu reguler. Tapi yang jelas kalau swasta tidak ada batasnya ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 23 an siswa yang daftar,” tambah Toto.
Toto berharap agar pemerintah lebih memperhatikan lagi sekolah swasta melalui kebijakan yang dikeluarkan, sehingga baik sekolah negeri maupun swasta dapat sama-sama diuntungkan.
“Sarannya mungkin untuk (sekolah) negeri jangan tambah kelas lagi ya. Karena kalau dari yang saya dengar, untuk negeri itu tahun kemarin mengalami penambahan kelas. Agar kebijakan-kebijakan mereka (pemerintah) bisa mengakomodir semuanya baik negeri dan swasta bisa sama-sama diuntungkan,” tukasnya. (dds/sap)
(zend)
